Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan simulasi pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia, terutama untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite (RON 90).
Anggota BPH Migas, Saleh Abdurrahman menjelaskan bahwa pemerintah bersama Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah melakukan berbagai jenis simulasi pembatasan BBM Pertalite di dalam negeri. Simulasi ini mencakup pembatasan kendaraan yang bisa membeli Pertalite, seperti kendaraan berpelat kuning, mobil dengan kapasitas mesin 1.400 cc, hingga motor dengan kapasitas mesin 150 cc. Hal ini disampaikan Saleh dalam kanal YouTube Trijaya, yang dikutip pada Rabu (17/7/2024).
Saleh menyebutkan bahwa studi yang dilakukan bersama PSE dilakukan secara detail, termasuk penutupan akses bagi kendaraan berpelat kuning dan sebagian pelat hitam, serta kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu. Simulasi juga mencakup penerapan dalam berbagai periode waktu, seperti satu tahun atau enam bulan, dan hasilnya telah disampaikan.
Selain itu, BPH Migas juga mencoba simulasi dengan skema tambahan untuk jenis Angkutan Sewa Khusus (ASK) di Indonesia.
Saleh menegaskan bahwa hitungan substansial dan teknis telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk Menteri ESDM dan Kemenko.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi penerapan konsumsi BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September 2024. Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
"Iya (September), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu. Tapi tidak ada pembatasan BBM, sosialisasi agar tepat sasaran," ungkapnya.
Program penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran ini akan diiringi dengan penerapan program rendah sulfur sesuai standar Euro 4.
Airlangga menambahkan bahwa skenario-skenario penerapan program BBM bersubsidi tepat sasaran masih dipersiapkan. Hasil rapat dengan tiga menteri terkait akan disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan penekanan bahwa tidak ada pembatasan penyaluran BBM.
Airlangga menegaskan bahwa standar Euro 4 harus rendah sulfur dan menekankan bahwa skenario-skenario penerapan program BBM bersubsidi tepat sasaran masih dipersiapkan.
Dalam upaya mendigitalisasi dan meningkatkan efisiensi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penerapan teknologi kode batang BBM menjadi langkah penting yang diambil oleh pemerintah. Inovasi ini bertujuan untuk mempermudah pengisian bahan bakar sekaligus meningkatkan pengawasan dan pengelolaan stok BBM di SPBU.
Kode batang BBM memungkinkan konsumen untuk melakukan pengisian bahan bakar dengan lebih cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini juga membantu operator SPBU dalam mengelola stok dan transaksi dengan lebih efisien. Penerapan kode batang BBM ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memodernisasi sektor energi dan memastikan penyaluran BBM yang tepat sasaran.
Dengan adanya teknologi kode batang BBM, diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional SPBU, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan lebih bagi konsumen. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk energi, untuk menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan pelayanan publik.
