Listrik Indonesia | Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung menegaskan bahwa pemerintah harus fokus memperbaiki sektor hulu, khususnya perkebunan sawit rakyat.
Meskipun sektor hilirisasi dan produk turunan minyak sawit di Indonesia sudah cukup maju, terutama dalam teknologi energi berbasis minyak sawit (biofuel), sektor hulu masih tertinggal. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kegiatan Focus Group Discussin (FGD) yang bertemakan "Biodiesel Membangun Negeri". FGD tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta pada hari Kamis (18/07/2024).
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, pelaku sektor sawit harus berpacu dalam meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi atau yang lebih dikenal sebagai Perkebunan Sawit Rakyat (PSR). Gulat menganggap hal ini sebagai satu-satunya cara untuk menyamakan laju perkembangan sektor hilir yang terus melaju.
Dukungan pemerintah, terutama kementerian dan lembaga (K/L), sangat diperlukan untuk mempercepat kemajuan sektor sawit, termasuk regulasi seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di pasal 110B.
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa tidak akan ada pemutihan ataupun pengampunan bagi kepemilikan sawit di kawasan hutan.
Penyelesaian masalah ini hanya berlaku bagi aktivitas dalam kawasan sebelum UU Cipta Kerja disahkan pada 2 November 2020. Jika masih ada kegiatan baru di kawasan hutan setelah UU tersebut disahkan, maka akan dikenakan penegakan hukum dengan sanksi pidana, bukan sanksi administratif.
Gulat juga mengkritik bahwa Indonesia seharusnya malu memperlakukan sawit dengan buruk, mengingat ketergantungan negara terhadap komoditas tersebut. Pasal 110B dalam UU Cipta Kerja dianggap bertentangan dengan salah satu program strategis Presiden terpilih Prabowo, yaitu kemerdekaan energi melalui hilirisasi CPO.
GoogleNews
