Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan bahwa APBN bisa dihemat hingga Rp130 triliun jika subsidi BBM dilakukan dengan tepat sasaran. Penghematan tersebut dapat digunakan untuk mendanai program percepatan pembangunan dan meningkatkan bantuan sosial bagi warga tidak mampu. Hal tersebut ia ungkapkan di Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Eddy menekankan pentingnya memastikan subsidi BBM tepat sasaran melalui sosialisasi, penegakan hukum, dan penggunaan data yang akurat serta terintegrasi. Subsidi, lanjutnya, sebaiknya diberikan langsung kepada individu yang membutuhkan, bukan pada barang.
Dalam catatan Energy Watch tahun 2022, Eddy menyebut bahwa penghematan subsidi BBM sebesar Rp100 triliun dapat menyediakan beasiswa untuk 8,3 juta siswa, membangun 40 ribu sekolah, dan 20 ribu puskesmas.
Eddy juga menyoroti urgensi sosialisasi kebijakan subsidi BBM. Saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembatasan subsidi BBM.
Ia berharap sosialisasi dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, tanpa menggunakan angka-angka yang rumit. Menurutnya, masyarakat perlu memahami alasan mengapa APBN perlu mengurangi beban subsidi energi, sekaligus memastikan bantuan subsidi tepat sasaran.
Komisi VII DPR RI, lanjut Eddy, sejak awal telah menyarankan agar rencana pembatasan subsidi BBM dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat untuk menghindari keresahan. Ia menegaskan bahwa warga yang tidak mampu seperti ojek online, angkutan umum, dan UMKM yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih berhak mendapatkan BBM bersubsidi.
Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya sosialisasi BBM ramah lingkungan. Ia percaya bahwa dengan komunikasi publik yang baik, masyarakat akan mendukung kebijakan ini karena berdampak positif pada lingkungan. Namun, jika komunikasi tidak jelas, masyarakat bisa merasa bingung atau curiga bahwa akan ada jenis BBM lain dengan harga lebih mahal yang akan diluncurkan.
Untuk kedepannya, Eddy menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah tanpa adanya kelonggaran. Menurutnya, selama masih ada kelonggaran, subsidi energi tidak akan bisa tepat sasaran.
GoogleNews
