Listrik Indonesia | Muhammadiyah telah resmi menerima tawaran pemerintah untuk mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) batu bara, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti pada Kamis (25/07/2024).
Tawaran tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.
Pada rapat Pleno tersebut, PP Muhammadiyah telah mendiskusikan penawaran ini. Keputusan resmi Muhammadiyah terkait pengelolaan tambang akan diumumkan pada Konsolidasi Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Muhammadiyah, Ihsan Tanjung menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak serta merta menyatakan siap mengelola tambang seperti halnya NU.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa Muhammadiyah akan terlibat jika diberikan kesempatan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Fraksi PAN DPR RI bertajuk "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang untuk Ormas Keagamaan" yang digelar di Jakarta pada Rabu (26/6/2024).
Tanjung menekankan bahwa keputusan akhir akan bergantung pada Ketua Umum Muhammadiyah.
Dengan meningkatnya minat Muhammadiyah terhadap konsesi tambang, perkembangan ini menunjukkan bagaimana organisasi keagamaan besar di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah, mulai terlibat dalam sektor pertambangan.
GoogleNews
