Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) sebagai alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa analisis terbaru menunjukkan harga gas dari jargas bisa lebih kompetitif dibandingkan dengan harga LPG non subsidi yang beredar di pasaran. Hal tersebut ia ungkapkan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/08/2024).
"Kita sudah analisa kalau dengan harga gas yang sekarang itu, (harga gas jargas) ke masyarakat itu lebih mahal dari pada LPG 3 kg (subsidi). Tapi lebih murah sebetulnya daripada LPG yang komersial (non subsidi)," ungkapnya.
Meskipun demikian, Dadan mengakui bahwa dengan harga gas di hulu yang saat ini mencapai US$ 4,72 per MMBTU, harga gas jargas masih lebih mahal dibandingkan harga LPG bersubsidi per kilogram.
"Tapi kalau dengan harga US$ 4,72 (per MMBTU) yang sekarang, itu harganya masih di atas harga per kilonya LPG yang subsidi," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai skema subsidi yang dapat membuat harga gas jargas lebih kompetitif, terutama bagi konsumen LPG bersubsidi.
"Kita lagi ngitung. Ya oke kalau itu besaran mana subsidinya. Kalau kita menyediakan subsidi untuk LPG, kan bisa dihitung per kilonya sekian. Atau kita mau subsidi ke hulu yang gasnya, sehingga penerimaan dari KKKS-nya kan tidak boleh turun," jeelasnya.
Dalam rangka memperluas jangkauan jargas di seluruh Indonesia, pemerintah menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur terlebih dahulu.