Listrik Indonesia | Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara mengenai rencana pemerintah untuk mengeluarkan aturan baru terkait kriteria pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan belum mengambil keputusan final terkait kriteria baru tersebut. Hal tersebut ia ungkapkan di RSUP dr. Sardjito, Yogyakarta, dikutip Kamis (29/08/2024).
"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa, belum ada keputusan dan belum ada rapat," ungkapnya.
Rencana ini muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memperketat kriteria pengguna BBM bersubsidi, yang akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2024.
Menurut Bahlil, langkah ini diperlukan untuk mengurangi polusi udara, khususnya di Jakarta, serta meningkatkan efisiensi anggaran negara (APBN), terutama menjelang tahun 2025.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk 2025," katanya.
Bahlil menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai aturan baru ini akan dilakukan pada awal September. Pemerintah akan menentukan kendaraan mana saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Hal tersebut ia ungkapkan usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, Selasa (27/08/2024).
"Ya, memang ada rencana (1 Oktober) begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," ujarnya.
Namun, Bahlil belum bersedia mengungkapkan secara rinci kendaraan-kendaraan yang akan terkena pembatasan tersebut. Yang pasti, aturan ini akan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
GoogleNews
.jpg)
