Program hilirisasi yang digadang-gadang sebagai kebanggaan Presiden Jokowi kini mulai memperlihatkan sejumlah tantangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memaparkan empat masalah utama yang muncul dari dampak hilirisasi ini, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan lebih lanjut. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sidang terbuka promosi doktor di Universitas Indonesia pada Rabu (16/10/2024).
Dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia, Bahlil menyebutkan beberapa masalah penting. Di antaranya adalah ketidakadilan dalam pembagian dana transfer daerah, minimnya keterlibatan pengusaha lokal, rendahnya partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi ekonomi pasca-penambangan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Bahlil mengajukan empat kebijakan kunci. Pertama, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi. Kedua, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah agar keterlibatan mereka lebih signifikan. Ketiga, penyediaan pendanaan jangka panjang bagi perusahaan nasional yang bergerak di sektor hilirisasi. Terakhir, ia menekankan perlunya kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi ekonomi jangka panjang setelah tambang.
Selain itu, Bahlil juga mendorong pembentukan Satuan Tugas khusus yang memiliki mandat dari Presiden untuk mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi. Menurutnya, lembaga ini harus berwenang berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, serta memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya secara efektif demi keberhasilan program hilirisasi ini.
GoogleNews
