Listrik Indonesia | PT Pertamina (Persero) resmi melakukan pergantian jajaran direksi dan komisaris dengan menunjuk sejumlah wajah baru dalam kepemimpinannya.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024.
SK tersebut menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama baru Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati, serta menempatkan Mochamad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule sebagai Komisaris Utama.
Selain itu, Dony Oskaria diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Raden Adjeng Sondaryani menjabat sebagai Komisaris Independen.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri berjanji untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Ia bertekad untuk terus melanjutkan program Pertamina yang telah dirintis oleh Nicke Widyawati, termasuk upaya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional. Hal tersebut ia ungkapkan beberapa waktu yang lalu.
“Saya berkomitmen untuk membawa Pertamina menuju masa depan yang lebih baik, dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi dari seluruh anggota keluarga besar Pertamina,” katanya, dikutip dari Majalah Listrik Indonesia (MLI) Edisi 101.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menyoroti langkah ini melalui unggahan di media sosialnya. Dalam pandangannya, penempatan tokoh partai di posisi strategis BUMN berpotensi membahayakan independensi dan transparansi perusahaan.
“Gerindra akuisisi Pertamina,” kata Fahmy.
Namun, ia mengatakan bahwa langkah tersebut belum tentu berasal langsung dari Presiden Prabowo. Pengangkatan tersebut bisa jadi berasal dari menteri terkait yang berupaya untuk “menyenangkan” presiden.
Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan alasan yang berbeda atas penempatan Iwan Bule di Pertamina. Ia mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran di tubuh Pertamina.
“Kan memang itu (pengangkatan Iwan Bule) bagian bagaimana pengawasan daripada kebocoran,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Erick menyebutkan bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia telah diberi tugas khusus untuk memastikan penyaluran subsidi energi yang efisien.
Sinergi antara Kementerian BUMN dan ESDM diharapkan dapat menyelaraskan kembali data penerima subsidi yang selama ini dinilai masih banyak kendala.
“Jadi, di Pertamina itu ada pak Mochamad Iriawan (dan) Pak Chondro (Komisaris Independen Pertamina Chondro Kirono). Kita harapkan dari perwakilan ini bisa memperkuat lagi (pengawasan dan pencegahan) kebocoran-kebocoran (akibat subsidi tidak tepat sasaran) yang selama ini terjadi,” jelasnya.
GoogleNews
