Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memberikan sedikit bocoran tentang rencana regulasi baru terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan Pertalite. Meski detail aturan tersebut masih dirahasiakan, ia memastikan subsidi akan lebih tepat sasaran, terutama bagi kendaraan berpelat kuning seperti angkutan umum.
Menurutnya, kebijakan ini bertujuan menjaga biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, layanan transportasi umum diharapkan dapat terus berjalan tanpa beban biaya tambahan yang signifikan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan bahwa pembatasan ini akan menambah beban masyarakat kelas menengah yang sudah mengandalkan pertalite sebagai sumber bahan bakar utama. Hal tersebut ia ungkapkan beberapa waktu yang lalu, dikutip pada Jumat (29/11/2024)
Faisal menambahkan bahwa kelompok menengah merupakan kontributor pajak paling besar untuk Indonesia, namun subsidi yang mereka terima terbatas.
Pembatasan ini juga diperparah oleh kondisi pendapatan atau upah masyarakat yang tidak meningkat. Akibatnya, alokasi anggaran rumah tangga menjadi lebih ketat, dan kelompok menengah semakin terhimpit.
"Beban kelas menengah semakin bertambah Pembatasan pertalite menyebabkan alokasi anggaran rumah tangga menjadi lebih ketat," jelasnya.
Kelompok menengah memiliki kontribusi sekitar 43% dari total konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, penting adanya insentif khusus pada kelas menengah agar mereka tidak masuk ke kelompok miskin. Misalnya, pemerintah bisa memperbanyak subsidi kesehatan atau mengakselerasi program rumah susun bersubsidi untuk kelas menengah.
"Kelompok menengah posisinya semakin terhimpit. Bayar pajak lebih banyak, tapi subsidi yang mereka terima terbatas. Sementara, orang-orang super kaya diberi subsidi atau insentif gila-gilaan," katanya.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan dua skema penyaluran subsidi BBM, yaitu bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi ke barang. Namun, pengaturan ini harus memastikan unsur keadilan ketika dijalankan.
GoogleNews
