Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena overkuota pada distribusi gas LPG 3 kg. Hingga Oktober 2024, realisasi penyaluran LPG bersubsidi ini mencapai 539.466 ribu metrik ton (MT), melampaui kuota yang ditetapkan sebesar 524.404 ribu MT atau melebihi 3 persen dari target.
“Lonjakan konsumsi ini menunjukkan perlunya penyesuaian kuota untuk tahun depan,” ujar Bambang usai bertemu jajaran direksi Terminal BBM (TBBM) Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Kunjungan kerja tersebut bertujuan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG di wilayah tersebut menjelang natal dan tahun baru (Nataru).
Antisipasi Lonjakan Permintaan Menjelang Libur Akhir Tahun
Bambang mendesak Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Migas, dan Kementerian Keuangan untuk segera membahas langkah antisipasi terhadap lonjakan permintaan LPG menjelang Natal dan Tahun Baru. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan LPG bersubsidi secara lebih bijak, mengingat Indonesia masih mengimpor sekitar 85 persen kebutuhan LPG.
Sebagai alternatif, Bambang mendorong pengembangan energi terbarukan seperti Dimethyl Ether (DME) yang berasal dari olahan batu bara. “Walaupun biaya konversi batu bara menjadi LPG saat ini masih tinggi, inovasi teknologi di masa depan harus mampu menekan biaya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bambang juga menekankan pentingnya BBM sebagai kebutuhan vital yang berdampak besar pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ia memastikan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai perusahaan milik negara harus menjamin ketersediaan dan distribusi BBM secara merata.
GoogleNews
