Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa masa depan industri pertambangan Indonesia berorientasi pada peningkatan ketahanan energi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang besar, transisi menuju energi hijau, dan hilirisasi komoditas. Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, dikutip pada Kamis (05/12/2024).
Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam berbagai komoditas tambang, terutama nikel yang menjadi andalan di era transisi energi global.
"Khusus untuk nikel, pada tahun 2022, data Badan Geologi Amerika masih mencantumkan bahwa nikel Indonesia itu total cadangan 22-23% yang ada di dunia itu adalah Indonesia. Tapi sejak 2023 akhir, data Badan Geologi Amerika mengatakan bahwa 40-45 persen total cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia, salah satu negara peringkat yang mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia," ungkapnya.
Selain nikel, Indonesia juga memegang posisi strategis untuk komoditas lain, seperti timah (34,47% dari cadangan global), bauksit (9,8%), emas (5,8%), dan batubara (3%).
Komoditas seperti pasir kuarsa juga semakin penting, mengingat perannya sebagai bahan baku utama pembuatan panel surya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan energi terbarukan.
- Baca Juga Prahara Perguruan Tinggi Menambang
Meski energi terbarukan terus berkembang, Bahlil menekankan bahwa batubara tetap menjadi sumber energi andalan untuk jangka pendek hingga menengah. Harganya yang kompetitif dan kontribusi besar terhadap penerimaan negara membuat batubara masih relevan di tengah transisi menuju energi hijau.
Selain itu, Bahlil juga mendorong upaya hilirisasi sebagai solusi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang Indonesia. Pemerintah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mempercepat transformasi ini. Hilirisasi dianggap sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% dengan peta jalan yang mencakup 28 komoditas.
"Hilirisasi ini sebagai bahan penting dalam rangka mendorong penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Di Satgas ini kita akan membuat sefleksibel mungkin, dengan tetap tidak menabrak aturan, agar mampu kita merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha," pungkasnya.