Listrik Indonedia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengambil langkah tegas untuk membersihkan sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba) dari praktik-praktik tidak sehat. Ia secara gamblang meminta perusahaan tambang untuk menghentikan penggunaan jasa konsultan dalam proses perizinan. Langkah ini diambil guna mencegah potensi praktik korupsi yang dapat menyeret pejabat negara ke pusaran hukum.
"Saya tidak ingin staf saya dipanggil-panggil aparat penegak hukum. Tolong, jangan lagi gunakan konsultan untuk urusan di Minerba," tegas Bahlil.
Menurut Bahlil, konsultan seringkali terlibat dalam mark-up harga dan menawarkan biaya jasa yang tidak sebanding dengan hasilnya. Praktik ini, lanjutnya, merugikan negara sekaligus membuka celah kongkalikong yang justru memperkeruh sektor Minerba.
"Gaji staf saya sudah dinaikkan 100%. Negara sudah memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk bermain mata. Jika perusahaan tetap menggunakan konsultan, saya yakin masalah akan muncul, dan kita semua akan ikut terseret," ujar Bahlil dengan nada serius.
Sektor Minerba memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang Rp2.198 triliun atau 10,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp20.892 triliun pada 2023.
“Kontribusi sebesar ini menjadi bukti nyata bahwa sektor Minerba merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Namun, keberlanjutannya harus tetap dijaga,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno.
Pemerintah telah menyelaraskan kontribusi sektor ini dengan program Asta Cita, yang menitikberatkan pada ketahanan nasional di berbagai bidang, termasuk energi. Program ini juga mendukung hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Namun, Tri mengingatkan bahwa Minerba adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, sesuai amanat konstitusi.
“Pemanfaatan Minerba tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Ini adalah kekayaan bangsa, dan setiap rupiah yang dihasilkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Tantangan Hilirisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Dalam upaya menjaga keberlanjutan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% selama periode 2025-2029. Salah satu strateginya adalah mempercepat hilirisasi sektor Minerba, yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah serta menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Namun, langkah ini bukan tanpa tantangan. Keberadaan praktik tidak sehat dalam perizinan, seperti yang disoroti oleh Bahlil, dapat menghambat laju pembangunan sektor ini. Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan sektor Minerba sebagai penopang ekonomi nasional.
Bahlil dan Tri sepakat bahwa pemanfaatan Minerba harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan. "Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga bagaimana sumber daya ini bisa diwariskan untuk generasi mendatang," tutup Tri. (KDR)
GoogleNews
