Listrik Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan program insentif untuk kendaraan listrik akan tetap dilanjutkan pada tahun 2025. Selain itu, cakupan insentif ini akan diperluas, mencakup kendaraan bermotor hybrid sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong transisi energi dan memperkuat ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Jakarta, Senin (16/12/2024). Ia menjelaskan bahwa insentif yang diberikan mencakup penghapusan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN-BM) untuk kendaraan listrik tertentu, baik yang diimpor secara utuh (CBU) maupun dalam bentuk komponen terurai (CKD). Selain itu, kendaraan hybrid juga mendapatkan fasilitas PPN-BM ditanggung pemerintah (DTP).
Airlangga menyebutkan, kebijakan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. “PPN-BM DTP untuk kendaraan listrik masih dilanjutkan. Pembebasan bea masuk juga tetap berlaku untuk EV CBU,” ungkapnya. Ia menambahkan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kendaraan hybrid sebagai solusi transisi menuju elektrifikasi penuh.
Senada dengan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah ini adalah kelanjutan dari kebijakan insentif yang telah diterapkan. Menurutnya, perluasan insentif untuk kendaraan hybrid bertujuan mempercepat penyerapan teknologi ramah lingkungan di masyarakat. “Kami melanjutkan apa yang sudah berjalan, dengan tambahan insentif untuk kendaraan hybrid,” ujar Sri Mulyani.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus yang kuat bagi industri otomotif nasional, sekaligus mendukung target penurunan emisi karbon. Program ini juga dirancang untuk meningkatkan daya saing kendaraan listrik di pasar domestik, sejalan dengan tren global menuju mobilitas yang lebih hijau. (KDR)
GoogleNews
