Listrik Indonesia | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, baru saja merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 Tahun 2024, yang mengatur pemberian insentif fiskal berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (EV) sepanjang tahun 2024. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari aturan sebelumnya yang tertuang dalam PMK Nomor 9 Tahun 2024, namun dengan beberapa pembaruan yang penting.
Salah satu perubahan signifikan dalam aturan baru ini adalah penambahan ketentuan terkait validasi data dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW). Dalam PMK 135/2024, yang ditetapkan pada 31 Desember 2024, terdapat Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban validasi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) yang diimpor dalam keadaan utuh (completely built-up atau CBU) roda empat tertentu. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data yang masuk ke dalam sistem dan memperlancar proses administrasi.
Meskipun ada penambahan aturan teknis, besaran insentif fiskal yang ditanggung pemerintah tetap sama, yakni 100% PPnBM yang terutang. Insentif ini diberikan untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh (CBU) atau untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri dari komponen dalam keadaan terurai lengkap (completely knock-down atau CKD) dengan roda empat tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat terus mendorong pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia dan mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung kelestarian lingkungan.
GoogleNews
