Meramu APBN 2025 Demi Bayar Utang Rp800 Triliun

Meramu APBN 2025 Demi Bayar Utang Rp800 Triliun
Ilustrasi

Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi mitigasi risiko untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan berbagai langkah telah dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis. 

"Sinergi dan koordinasi antarotoritas menjadi kunci menjaga kinerja makroekonomi. Di sisi pasar Surat Berharga Negara (SBN), langkah-langkah strategis terus diambil untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN," ujar Suminto dalam siaran wawancaranya. Jumat, (10/1).

Prefunding untuk Pembiayaan APBN 2025 

Salah satu langkah signifikan adalah pelaksanaan prefunding, yakni menarik pembiayaan lebih awal untuk kebutuhan APBN 2025. Pada 2024, pemerintah telah melakukan prefunding sekitar 85% dari kebutuhan pembiayaan tahun berikutnya. "Dengan ini, sebagian kebutuhan pembiayaan sudah terpenuhi, sehingga memberikan ruang fiskal lebih baik untuk menghadapi risiko di 2025," tambah Suminto. 

Kinerja APBN 2024 yang solid juga menjadi landasan kuat untuk memasuki 2025. Berdasarkan realisasi sementara, defisit APBN 2024 berada di angka 2,29%, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 2,7%. Selain itu, pemerintah berhasil membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) lebih dari Rp45 triliun, yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan tahun mendatang. 

Strategi Pengelolaan Utang 2025 

Dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan yang besar, termasuk utang jatuh tempo sebesar Rp800 triliun pada 2025, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan utang yang optimal. Salah satunya adalah kerja sama dengan Bank Indonesia terkait SBN pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo. Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat melakukan debt switch, yakni penukaran SBN jatuh tempo dengan tenor lebih panjang untuk mengurangi tekanan pembiayaan. 

"Pemerintah fokus mengelola portofolio utang dengan mempertimbangkan cost and risk. Risiko pasar, suku bunga, nilai tukar, hingga risiko refinancing terus diawasi," ujar Suminto. 

Peningkatan Penerbitan SBN Domestik 

Di 2025, pemerintah akan terus mendorong penerbitan SBN domestik, termasuk SBN ritel untuk investor individu. Langkah ini bertujuan tidak hanya mendukung pasar SBN, tetapi juga menyediakan alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat. Pada 2024, penerbitan SBN ritel mencapai lebih dari Rp148 triliun, berkat edukasi dan literasi keuangan yang terus ditingkatkan. 

"Penerbitan SBN domestik memberikan peluang bagi masyarakat dan institusi seperti bank, asuransi, dan dana pensiun untuk berinvestasi. Kami akan menjaga keseimbangan penerbitan antara pasar domestik dan global untuk memastikan portofolio pembiayaan yang optimal," jelas Suminto. 

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah optimis dapat menjaga keberlanjutan pembiayaan APBN 2025 sekaligus menghadapi tantangan ekonomi global secara efektif.

Ikuti ListrikIndonesia di GoogleNews

#PPN

Index

Berita Lainnya

Index