Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa finalisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034 akan selesai pada Januari 2025. Dalam dokumen RUPTL terbaru ini, terdapat tambahan kapasitas listrik sebesar 71 Gigawatt (GW), dengan 60% di antaranya berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Finalisasinya akan kami selesaikan bulan ini,” ujar Bahlil usai melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/01/2025).
Ia menambahkan, penguatan porsi EBT yang mencapai 60% merupakan langkah nyata pemerintah untuk mendorong dekarbonisasi sektor kelistrikan. Selain itu, langkah ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada dekade mendatang.
Investasi Besar untuk Infrastruktur Listrik
Dalam pelaksanaan RUPTL ini, Bahlil mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi mencapai angka yang signifikan. Untuk pengembangan jaringan transmisi listrik saja, diperlukan pendanaan lebih dari Rp 400 triliun. Sementara itu, pembangunan pembangkit listrik diperkirakan membutuhkan dana antara Rp 600 hingga Rp 700 triliun.
"Pendanaan untuk jaringan diperkirakan lebih dari Rp 400 triliun. Sedangkan untuk pembangkit listriknya, angkanya berada di kisaran Rp 600 hingga Rp 700 triliun," jelas Bahlil.
Pendanaan Tanpa Beban APBN
Menurut Bahlil, investasi besar ini akan didanai melalui kombinasi sumber pendanaan dalam negeri dan luar negeri tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami mengutamakan sumber dana dari dalam negeri. Ini akan dilakukan melalui mekanisme seperti PPA (Power Purchase Agreement) dan IPP (Independent Power Producer), karena IRR (Internal Rate of Return)-nya cukup menarik,” tegasnya.
Dengan penyelesaian RUPTL yang direncanakan rampung bulan ini, pemerintah optimistis langkah ini akan menjadi momentum penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia sekaligus memenuhi target pembangunan listrik ramah lingkungan.(KDR)
