Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 1,3 juta rumah tangga di Indonesia yang masih belum menikmati listrik memadai. Hal ini menjadi alasan utama di balik larangan ekspor listrik dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura, setidaknya hingga kebutuhan listrik domestik terpenuhi.
Rencana ekspor listrik tersebut awalnya diinisiasi melalui kesepakatan antara Indonesia dan Singapura. Memorandum of Understanding (MoU) terkait jual beli listrik sebesar 2 Gigawatt (GW) ditandatangani oleh Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, bersama Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, pada 8 September 2023. Selanjutnya, dalam forum International Sustainability Forum (IISF) 2024 di Jakarta, Singapura menyerahkan conditional license sebagai bagian dari syarat MoU tersebut. Bahkan, Singapura mengajukan tambahan permohonan untuk meningkatkan kapasitas hingga 1,4 GW, sehingga total rencana ekspor mencapai 3,4 GW.
Listrik yang akan diekspor berasal dari pembangkit energi terbarukan di Kepulauan Riau, dengan sumber energi hidro, panas bumi, angin, dan surya. Rencananya, ekspor ini akan berlangsung dari 2027 hingga 2035. Namun, Bahlil menegaskan bahwa prioritas pemerintah adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengizinkan ekspor. “Karena orientasi kita harus memenuhi kebutuhan domestik. Kalau belum cukup, kami belum mengizinkan ekspor,” ujar Bahlil saat meresmikan PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/01/2025).
Ia juga mengungkapkan bahwa 1,3 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik tersebar di 340 kecamatan di 6.700 dusun di seluruh Indonesia. Untuk menyelesaikan persoalan ini, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 48 triliun.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut hadir pada acara tersebut, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah listrik ini dalam lima tahun ke depan. “Insyaallah, kita akan selesaikan dalam waktu lima tahun,” kata Prabowo.
Sebagai langkah awal, Presiden telah menginstruksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang. Hal ini bertujuan menciptakan ruang fiskal yang cukup guna mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat. “Jika Rp 48 triliun dibagi lima tahun, kira-kira Rp 9 triliun per tahun. Rasa-rasanya itu bisa kita selesaikan dengan penghematan yang diarahkan,” tambah Prabowo.(KDR)
GoogleNews
