Listrik Indonesia | Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menilai kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan capaian yang signifikan. Pembina MITI, Mulyanto, menyarankan agar Presiden lebih memusatkan perhatian pada urusan dalam negeri daripada terlalu sering bepergian ke luar negeri. Ia menilai kondisi ini dapat memunculkan persepsi adanya "dua matahari" dalam pemerintahan.
"Saya melihat Pak Jokowi belum sepenuhnya 'move on', terutama karena masih sering mendapat sorotan media. Ini menciptakan kesan adanya dua pusat kekuasaan. Situasi seperti ini tidak sehat bagi tata kelola pemerintahan," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya. Senin, (27/1).
Mulyanto juga memuji langkah tegas Presiden yang secara langsung memerintahkan Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Tindakan ini mendapat apresiasi publik sekaligus mengungkap kelemahan menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai kurang responsif.
"Publik menyambut baik keberanian Presiden dalam membongkar pagar laut tersebut. Namun, masyarakat kini menantikan langkah lanjut Presiden untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran hukum dari kasus ini," tambahnya.
Menteri Pendidikan Tinggi, dinilai kurang mencolok dan bahkan menuai kontroversi akibat dugaan perlakuan buruk terhadap karyawan.
"Menteri ini bahkan mendukung pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi. Ini keputusan yang berpotensi merusak fokus perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan," kritik Mulyanto.
Selain itu, Mulyanto juga menyinggung kinerja Polri yang dinilai masih belum memenuhi ekspektasi publik. Menurutnya, tingginya harapan masyarakat terhadap institusi ini belum diimbangi dengan performa yang memadai.
"Rasanya kinerja Polri menjadi yang paling disorot. Harapan masyarakat terhadap tugas pengayoman sangat tinggi, namun belum terlihat adanya langkah signifikan untuk memenuhi harapan tersebut," tutup Mulyanto.
Evaluasi Bidang ESDM
Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi, menyoroti sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 100 hari pemerintahan Prabowo. Ia menilai belum ada capaian konkret di sektor ini. Presiden memang berkomitmen untuk mencapai swasembada energi dalam 4-5 tahun ke depan dengan mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), namun langkah-langkah kebijakan masih belum sejalan.
"Sayangnya, kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru bertolak belakang. Kebijakan meningkatkan produksi minyak dan batu bara tidak mendukung komitmen swasembada energi dan pengembangan EBT," jelas Fahmy.
Fahmy juga mengkritik inisiatif DPR yang memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan visi Prabowo dalam mengurangi ketergantungan pada energi kotor seperti batu bara.
"Jika Prabowo membiarkan kebijakan seperti ini berlanjut, komitmennya hanya akan menjadi sekadar janji kosong," pungkasnya.
GoogleNews
