Listrik Indonesia | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertegas ambisi dekarbonisasi melalui pengembangan hidrogen sebagai energi bersih. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Regulasi Perizinan dan Pemanfaatan Hidrogen pada Sektor Industri, Transportasi, dan Pembangkit” di Jakarta (27/2), yang menegaskan peran kunci Indonesia dalam rantai pasok hidrogen global.
Strategi Hidrogen Nasional: Fondasi Menuju Nol Emisi
Muhammad Alhaqurahman Isa (Haqi), Kepala Divisi Hidrogen dan Koordinator Layanan Bisnis Pengawasan EBT Kementerian ESDM, mengungkapkan bahwa Strategi Hidrogen Nasional yang diluncurkan Desember 2023 menjadi panduan utama percepatan transisi energi. “Strategi ini fokus pada tiga pilar: pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), percepatan dekarbonisasi, dan optimalisasi hidrogen serta turunannya sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi,” jelas Haqi, mewakili Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi.
Roadmap hidrogen dan amonia nasional yang sedang difinalisasi memproyeksikan permintaan hidrogen Indonesia mencapai 11,7 juta ton pada 2060, terutama untuk industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Deklarasi Hidrogen pada COP29 di Azerbaijan, yang menekankan kolaborasi global untuk atasi tantangan regulasi, teknologi, dan pendanaan.
Target Konkret: Fase Penggunaan Hidrogen dan Amonia
Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), pemanfaatan hidrogen dan amonia pada sektor energi akan dilakukan secara bertahap:
* 2045: Pembangkit listrik berbasis batu bara mulai menggunakan amonia 100% sebagai bahan bakar co-firing.
* 2051: Pembangkit listrik berbahan bakar gas beralih sepenuhnya ke hidrogen.
* 2060: Kapasitas pembangkit listrik berbasis amonia ditargetkan mencapai 8 GW, sementara berbasis hidrogen diproyeksikan 25 GW.
“Transisi ini tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga membuka peluang ekspor hidrogen hijau ke pasar global,” tegas Haqi.
Dampak Global dan Peluang Pasar
Indonesia, dengan potensi EBT seperti panas bumi dan surya, berpeluang menjadi produsen hidrogen hijau (green hydrogen) terkemuka. Hidrogen ini diproduksi menggunakan energi terbarukan, sehingga minim emisi. Pasar global hidrogen hijau diprediksi bernilai USD 130 miliar pada 2030, dan Indonesia berupaya merebut pangsa melalui kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi.
Meski optimis, pemerintah menyadari perlunya penyelesaian regulasi perizinan, standardisasi, serta insentif finansial untuk menarik investor. FGD kemarin menjadi wadah dialog antara pemangku kepentingan guna mempercepat implementasi roadmap.
Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya mendukung Perjanjian Paris untuk nol emisi 2060, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam ekonomi hidrogen global.
GoogleNews
