Listrik Indonesia | Indonesia bersiap menjadi pemain kunci di peta energi global dengan mengoptimalkan potensi energi terbarukan dan nuklir. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan visi besar pemerintah untuk mencapai kemandirian energi nasional dalam 10-15 tahun ke depan. Langkah ini didukung target penambahan kapasitas listrik 103 GW dalam lima tahun, dengan 75 GW dari energi hijau dan 4,3 GW dari nuklir.
Target 103 GW: Fokus pada Energi Hijau dan Nuklir
Dalam forum diskusi di Jakarta, Hashim menekankan pentingnya percepatan transisi energi. Indonesia membutuhkan tambahan 7 GW per tahun untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga. “Ini angka fantastis. Mayoritas negara ASEAN bahkan tidak memiliki kapasitas sebesar ini,” ujarnya.
Rincian target 103 GW meliputi:
• 75 GW dari energi terbarukan: Tenaga surya, angin, hidro, dan panas bumi.
• 4,3 GW dari nuklir: Kolaborasi dengan Rusia dalam pembangunan PLTN telah masuk tahap serius.
• Teknologi CCS (Carbon Capture and Storage): Solusi kurangi emisi dari PLTU batubara sambil menjaga stabilitas pasokan.
Potensi Besar Tenaga Angin dan Nuklir
Hashim menyoroti potensi tenaga angin di Jawa-Bali yang mencapai 55 GW, baik di darat (onshore) maupun lepas pantai (offshore). “Ini belum termasuk Sumatera, Sulawesi, atau wilayah timur yang masih belum tergarap maksimal,” tambahnya.
Di sektor nuklir, Indonesia telah menerima tawaran dari Rusia, AS, dan Tiongkok. “Rusia memberikan proposal paling kompetitif. Proyek ini harus sejalan, mengingat China butuh 12 tahun dari perencanaan hingga operasional. Kita tidak bisa terlambat,” tegas Hashim.
Peran Investor Asing dan Strategi PLN
Untuk merealisasikan target, Indonesia membuka peluang investasi asing dari Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Eropa. Danantara, holding BUMN strategis, akan berperan sebagai mitra investasi, bukan pemilik penuh. “Kami tidak bisa bergantung pada APBN. Investor asing adalah kunci,” jelas Hashim.
Meski demikian, pemerintah memastikan kendali tetap di tangan PLN melalui Power Purchase Agreement (PPA). “PLN adalah institusi kredibel yang menjamin kepastian bisnis. Skema power wheeling kami tolak karena berisiko ganggu stabilitas jaringan,” tegasnya.
Tantangan dan Optimisme Menuju 2035
Hashim mengakui tantangan utama adalah regulasi dan kepastian hukum. “Pemerintah harus perbaiki iklim investasi agar bisa bersaing dengan Vietnam atau Thailand,” ujarnya.
Namun, optimisme tetap tinggi. Dengan kombinasi energi terbarukan, nuklir, dan teknologi CCS, Indonesia diproyeksikan menjadi raksasa energi berkelanjutan pada 2035. “Ini momentum kita memimpin transisi energi global,” pungkas Hashim.
GoogleNews
