Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah merancang pembangunan kilang minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, sebagai terobosan untuk memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan pada Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip pada Rabu (05/03/2025).
"Kita juga akan membangun refinery (kilang minyak) yang Insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500 ribu barel. Ini salah satu yang terbesar nantinya, ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik," ungkapnya.
Pembangunan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan industri kilang minyak dan Dimethyl Ether (DME) atau gas dari olahan batubara
Kilang minyak ini mampu mengolah minyak mentah dari dalam negeri maupun impor. Kilang ini akan memproduksi berbagai produk minyak bumi, termasuk BBM, mencapai 531.500 barel per hari, sehingga dapat memperkuat pasokan energi nasional.
Investasi dan Dampak Ekonomi
Proyek pembangunan kilang minyak ini membutuhkan investasi sekitar USD 12,5 miliar. Investasi besar ini tidak hanya berpotensi mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga dapat menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara USD 16,7 miliar. Selain itu, proyek ini membuka peluang penciptaan lapangan kerja dengan menyerap:
- 63.000 tenaga kerja langsung
- 315.000 tenaga kerja tidak langsung.
Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja ini memberikan dampak ekonomi positif dan mendukung pengembangan industri kilang minyak di Indonesia.
Pengembangan Industri DME dan Substitusi LPG
Selain pembangunan kilang minyak, Kementerian ESDM juga menargetkan pengembangan industri Dimethyl Ether (DME) atau gas dari olahan batubara. Industri DME ini menjadi alternatif strategis untuk substitusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor. Proyek DME akan dibangun secara paralel di beberapa wilayah, yaitu:
- Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
- Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
- Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
"Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batubara low-calorie (kalori rendah) sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor (LPG)," jelas Bahlil.
Pembangunan industri DME kali ini, sambung Bahlil, tidak akan lagi bergantung dengan investor luar negeri, melainkan sumber daya dan modal dalam negeri, yang akan dijalankan melalui kebijakan Pemerintah. Selain DME, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina.
"Sekarang kita tidak butuh investor, negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden, memanfaatkan resource dalam negeri, yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capexnya semua dari Pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off takernya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini tidak ada lagi yang tergantung kepada pihak lain," tandas Bahlil.
Komitmen Pemerintah dan Proyek Hilirisasi Nasional
Sebelumnya, Menteri ESDM menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Presiden Prabowo bahkan telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
GoogleNews
.jpg)
