_bertajuk_strengthening_parliamentary_role_on_supporting_indonesia’s_membership_in_brics_and_accession_to_oecd.jpg)
Listrik Indonesia | Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa energi biru (blue energy) bisa menjadi alternatif baru dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Energi berbasis kelautan ini dinilai dapat menjadi solusi inovatif di tengah transisi energi global, sekaligus memanfaatkan potensi besar sumber daya maritim Indonesia.
"Blue energy ini penting dan bisa menjadi alternatif selain green energy. Konsep ekonomi biru menawarkan peluang besar dalam pemanfaatan sumber daya kelautan sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi," ujar Mardani dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Strengthening Parliamentary Role on Supporting Indonesia’s Membership in BRICS and Accession to OECD” di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (18/3).
Diskusi ini merupakan hasil kolaborasi antara BKSAP DPR RI dan International Conservation Caucus Foundation (ICCF) serta melibatkan para pakar dan anggota BKSAP yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) terkait. Dalam forum tersebut, dibahas secara mendalam potensi energi biru yang selama ini belum menjadi fokus kebijakan pemerintah. Mardani menekankan bahwa kebijakan ini perlu segera diadopsi mengingat dampak positifnya terhadap ekonomi nasional.
"Kita harus mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan energi biru ini. Dengan memanfaatkan sumber daya kelautan yang berlimpah, Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo," lanjutnya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, turut menyoroti potensi besar sektor kelautan Indonesia, yang diperkirakan bisa mencapai 12 juta ton per tahun. Namun, ia mengingatkan pentingnya aspek keberlanjutan (sustainability) dan industrialisasi agar energi biru dapat dikembangkan secara optimal tanpa merusak ekosistem laut. Tantangan utama dalam implementasi energi biru adalah membangun infrastruktur yang mendukung serta menciptakan regulasi yang memastikan pemanfaatan sumber daya laut yang bertanggung jawab.
Mardani juga mengapresiasi semakin kuatnya posisi Indonesia dalam diplomasi global terkait ekonomi biru. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam COP 29 dan undangan dari World Water Forum menegaskan bahwa peran strategis Indonesia semakin diakui dalam diskusi global mengenai pemanfaatan energi berbasis kelautan.
"Kami sering diundang dalam berbagai forum internasional dan diminta menjadi pembicara aktif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan parlemen kita di jalur yang benar dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain," tegas Mardani.
Sementara itu, Ketua Panja Organisasi Internasional BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyampaikan bahwa dalam enam bulan ke depan, timnya akan menyelesaikan perumusan kebijakan terkait energi biru agar dapat segera diimplementasikan. Pembahasan kebijakan ini tidak hanya melibatkan sektor kelautan, tetapi juga DPR, Bappenas, dan Kementerian Perekonomian agar kebijakan yang dihasilkan lebih luas dampaknya. Dengan pendekatan terintegrasi, pengembangan ekonomi biru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat industri maritim, serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Sebagai negara dengan potensi laut yang luas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin global dalam energi biru. Dengan dukungan penuh dari parlemen dan berbagai sektor terkait, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
GoogleNews
