Listrik Indonesia | Alih-alih mengambil langkah balasan dagang atas kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat (AS), Indonesia memilih jalur diplomatik. Pemerintah menggandeng negara-negara ASEAN untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi kebijakan baru AS dengan mengoptimalkan kerangka kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti langkah retaliasi, meskipun AS telah menaikkan bea masuk menjadi 10% sejak 5 April dan akan kembali meningkat ke 32% pada 9 April 2025.
“Sebagian besar negara ASEAN tidak merespons dengan retaliasi. Vietnam, misalnya, justru menurunkan tarifnya hingga nol. Malaysia, Kamboja, dan Thailand juga memilih jalur negosiasi. Indonesia pun akan menempuh pendekatan serupa dan menyelaraskan mekanisme melalui TIFA,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Airlangga menilai pendekatan negosiasi lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena membantu menjaga stabilitas perdagangan. Dalam pertemuan Menteri Perdagangan ASEAN pada 10 April mendatang, Indonesia bersama Malaysia berencana mendorong penyelarasan posisi tawar secara regional melalui TIFA.
“Perjanjian TIFA yang kita miliki dengan AS sudah ditandatangani sejak 1996, namun banyak isu di dalamnya sudah tidak relevan dengan situasi saat ini. Oleh karena itu, kita ingin mendorong pembaruan agar isu-isu kontemporer seperti penyelarasan standar ekspor-impor dan penghapusan hambatan non-tarif bisa dimasukkan,” jelasnya.
TIFA sendiri merupakan fondasi kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan memperbarui perjanjian ini, pemerintah berharap dapat membuka ruang negosiasi yang lebih luas dan konstruktif.
Beberapa komoditas ekspor Indonesia seperti tekstil, makanan olahan, dan alas kaki terdampak langsung oleh tarif baru AS. Namun, menurut Airlangga, Indonesia tetap memiliki kekuatan dalam perdagangan global berkat produk bernilai strategis seperti semikonduktor, kayu, tembaga, dan emas yang saat ini tidak terdampak tarif tambahan.(KDR)
GoogleNews
