Listrik Indonesia | Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengkritik tajam pernyataan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka terkait hilirisasi sumber daya alam (SDA). Menurut Fahmy, meskipun Gibran benar bahwa kekayaan SDA saja tidak cukup tanpa hilirisasi, Gibran dinilai tidak memahami konsep dan tantangan hilirisasi yang sebenarnya.
"Gibran hanya menyampaikan gambaran idealis tanpa memahami akar masalah hilirisasi di Indonesia. Ia bahkan berkhayal tentang hasil fantastis dari hilirisasi, yang dalam kenyataannya mustahil tercapai dalam kondisi sekarang," ujar Fahmy dalam risalah resminya, Minggu (27/4).
Fahmy menyoroti contoh hilirisasi nikel yang selama ini sering dijadikan model keberhasilan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa peningkatan ekspor nikel memang terjadi berkat program smelterisasi, namun nilai tambah ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh investor asing, khususnya dari China.
"Hilirisasi nikel yang dibanggakan itu sejatinya belum menghasilkan industrialisasi dari hulu sampai hilir. Produk smelter hanya menjadi bahan ekspor, bukan komponen industri dalam negeri," ungkap Fahmy.
Menurutnya, kegiatan yang selama ini disebut hilirisasi pada dasarnya hanya berfokus pada proses awal pengolahan bijih menjadi produk setengah jadi. Produk tersebut kemudian diekspor tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri nasional. Ia menyebut hal ini sebagai 'smelterisasi' semata, dengan nilai tambah yang sangat rendah bagi Indonesia.
Kondisi ironis lain yang disorot Fahmy adalah minimnya manfaat ekonomi bagi daerah penghasil nikel. Meskipun wilayah tersebut menjadi lokasi pembangunan smelter, tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tetap rendah.
"Daerah yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari eksploitasi dan pengolahan nikel malah tetap terjebak dalam kemiskinan," tambah Fahmy.
Fahmy menegaskan, jika pemerintah serius ingin mendorong hilirisasi, maka seharusnya fokus diarahkan pada pembangunan rantai industri lengkap dari bahan baku hingga produk jadi. Selain itu, kepemilikan industri harus lebih berpihak pada kepentingan nasional, bukan sekadar menyerahkan kendali kepada investor asing.
GoogleNews
