Listrik Indonesia | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Klarifikasi itu disampaikan Bahlil usai konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6/2025).
“Tidak ada, itu sama sekali tidak benar,” tegasnya, menanggapi isu yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait keberadaan kapal-kapal tambang yang diduga menggunakan nama yang menyerupai Presiden dan Ibu Negara.
Sebelumnya, muncul foto-foto di media sosial yang memperlihatkan delapan unit kapal dengan nama-nama seperti ‘JKW Mahakam’ serta enam kapal lainnya yang menggunakan nama ‘Dewi Iriana’, dari nomor 1 hingga 8. Hal ini memicu spekulasi publik tentang kemungkinan keterlibatan keluarga Presiden dalam aktivitas pertambangan di wilayah konservasi tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Bahlil menegaskan bahwa izin-izin tambang yang beroperasi di Raja Ampat telah terbit jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi. “Empat dari lima izin itu dikeluarkan pada 2004 dan 2006, saat kewenangan perizinan masih berada di tangan kepala daerah. Sementara satu sisanya adalah kontrak karya yang ditetapkan pemerintah pusat sejak 1998,” jelasnya.
Pada hari yang sama, pemerintah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di kawasan Geopark Raja Ampat. Kini, hanya tersisa satu perusahaan tambang yang masih beroperasi, yakni PT Gag Nikel, anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang memiliki kontrak karya dan beroperasi di Pulau Gag wilayah yang diklaim berada di luar zona konservasi.
Dengan demikian, PT Gag Nikel menjadi satu-satunya entitas yang saat ini masih menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat serta memastikan tidak ada aktivitas tambang di wilayah-wilayah yang dilindungi. Ia juga menekankan bahwa narasi yang mengaitkan Presiden Jokowi dengan praktik pertambangan di kawasan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
GoogleNews
.jpg)
