Listrik Indonesia | Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, menyampaikan bahwa biaya pengeboran sumur panas bumi saat ini masih tergolong tinggi, meskipun sudah mengalami penurunan dibanding beberapa tahun lalu. Hal ini ia sampaikan dalam acara Economic Update Energy Edition pada Selasa, 8 Juli 2025.
Yudistian menjelaskan bahwa saat ini biaya pengeboran berada di kisaran US$ 4–6 juta (Rp65-97,5 miliar dengan kurs Rp16.250/USD) per sumur untuk ukuran kedalaman 2.000–2.500 meter, turun dari sebelumnya yang berkisar US$ 8–12 juta (Rp130-195 miliar dengan kurs Rp16.250/USD). Ia mengakui bahwa penurunan ini merupakan hasil dari upaya efisiensi yang terus dilakukan oleh pelaku usaha di industri panas bumi.
Namun demikian, menurutnya, biaya investasi awal atau belanja modal (capital expenditure/capex) masih menjadi tantangan utama.
“Nah kemudian bagaimana tadi soal keekonomian? Tadi disampaikan soal IRR (Internal Rate of Return) yang masih rendah. Nah IRR ini itu sudah rendah karena memang biaya belanja modalnya atau capexnya kita masih tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa biaya pembangkitan juga menjadi perhatian. Bila sebelumnya biaya pembangunan pembangkit panas bumi bisa mencapai US$ 5–6 juta (Rp81-97,5 miliar dengan kurs Rp16.250/USD) per megawatt, kini telah ditekan menjadi US$ 4–4,5 juta (Rp65-73 miliar dengan kurs Rp16.250/USD) per megawatt. Menurutnya, efisiensi ini dicapai dengan melakukan optimalisasi pada aspek teknologi, metode eksplorasi, dan perencanaan.
“Nah kalau capexnya bisa dioptimalkan, biaya-biaya belanja teknologi dan metodologi serta akurasi eksplorasinya bisa ditingkatkan, otomatis dia akan bisa menaikkan IRR nantinya,” ucap Yudistian.
Ia menambahkan bahwa perusahaannya menghadapi harapan dari dua kementerian sekaligus. Di satu sisi, Kementerian Keuangan menuntut ketersediaan energi terjangkau agar subsidi tidak membengkak, sementara di sisi lain, Kementerian ESDM mendorong penggunaan teknologi yang andal dan efisien.
“Geo Dipa dalam hal ini, kami tuh ada dua kementerian yang harus kami penuhi harapannya adalah Kementerian Keuangan, karena kalau kami tidak bisa mem-provide energi yang affordable, maka implikasinya subsidi untuk energinya jadi akan meningkat,” kata dia.
Di sisi lain, sambungnya, tuntutan dari Kementerian ESDM terkait teknologi dan metodologi juga harus dipenuhi agar penyediaan energi tetap efisien. Menurut Yudistian, efisiensi yang dicapai dalam proses eksplorasi dan pembangunan akan berkontribusi langsung terhadap keterjangkauan energi bagi industri dan masyarakat.
“Jadi kalau dia tidak affordable, balik lagi, kita membangun ekonomi itu kan industri-nya harus naik,” tutupnya.
GoogleNews
