Listrik Indonesia | Pemerintah tengah merancang strategi baru agar subsidi energi dapat lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengingatkan bahwa tanpa pembenahan, potensi beban subsidi bisa melonjak signifikan di tahun mendatang.
“Total subsidi energi, mulai dari listrik, BBM, hingga LPG, berpotensi mencapai sekitar Rp400 triliun untuk tahun 2026 dan seterusnya,” kata Tri saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Tri menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam pengelolaan subsidi, mengingat masih banyak penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun tetap menikmati fasilitas tersebut.
“Masih banyak yang menggunakan subsidi, padahal tidak termasuk dalam kategori yang berhak,” tegasnya.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp394,3 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp386,9 triliun.
Adapun rincian alokasi tersebut meliputi listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, kuota BBM subsidi sebanyak 19,4 juta kiloliter, serta LPG 3 kilogram sebesar 8,2 juta metrik ton.
Tri juga menyinggung penyaluran Pertalite yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. “Kami sedang mengevaluasi mekanisme penyalurannya, termasuk LPG 3 kg, agar lebih akurat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari solusi, pemerintah saat ini tengah menyiapkan transformasi penyaluran subsidi dengan skema blending, yaitu gabungan antara bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penyaluran langsung kepada penerima yang telah diverifikasi.
Tak hanya itu, rencana penyeragaman harga LPG 3 kilogram di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua juga sedang digodok. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan serta memastikan keadilan distribusi di seluruh daerah.
GoogleNews
