Listrik Indonesia | Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan pentingnya membangun industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dari hulu ke hilir guna mempercepat transisi energi dan mewujudkan kemandirian energi nasional.
Langkah ini sejalan dengan target Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060 yang memproyeksikan kebutuhan energi surya hingga 108,7 GW pada 2060 serta komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan mulai dari desa.
CEO IESR Fabby Tumiwa menjelaskan, besarnya permintaan global terhadap teknologi fotovoltaik (PV), menjadi peluang bagi Indonesia untuk memosisikan diri sebagai pusat produksi modul surya di kawasan Asia Tenggara, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor dari Tiongkok.
“Pengembangan industri surya domestik bukan hanya meningkatkan daya saing, tapi juga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru menggantikan batu bara,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, IESR bersama Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan BRIN merumuskan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi di Indonesia. Kajian ini meliputi strategi jangka pendek (2025–2030), menengah (2031–2040), hingga panjang (2041–2060) dengan fokus pada peningkatan permintaan, produksi, penyelarasan regulasi, penguatan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.
Di sisi hulu, Indonesia memiliki cadangan pasir kuarsa lebih dari 17 miliar ton, namun hingga kini belum memiliki pabrik produksi polisilikon, ingot, wafer, maupun kaca rendah besi sebagai bahan baku utama modul surya. Padahal, keberadaan bahan mentah ini dapat menekan biaya produksi yang saat ini masih di kisaran USD 8–9 per kg.
Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menambahkan bahwa kapasitas produksi modul dalam negeri sebenarnya telah mencapai 10,6 GW, namun tingkat utilisasinya masih rendah akibat minimnya permintaan domestik.
Kajian tersebut mendorong pemerintah agar segera menetapkan peta jalan nasional, memberi insentif fiskal/nonfiskal, memperbaiki regulasi tarif dan pengadaan PLTS, serta membentuk task force atau konsorsium nasional lintas sektor untuk sinkronisasi kebijakan industri dan energi.
Langkah lain yang diusulkan yakni mendorong otomasi pabrik, memperkuat kerja sama AFTA, membangun pusat riset dan pendanaan nasional, serta mengarahkan investasi asing agar membawa alih teknologi melalui lisensi.
Dengan kolaborasi menyeluruh dari pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset, IESR optimistis Indonesia bisa menjadi pemain kunci industri surya global sekaligus mempercepat pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060. (*)
GoogleNews
