SPBU Swasta Didorong Serap Kuota Pertamina, Ketahanan Energi Kembali Dipertanyakan

Listrik Indonesia | Kenaikan alokasi BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen di 2025 ternyata belum cukup menjawab persoalan kelangkaan bensin. Pemerintah justru mendorong badan usaha non-Pertamina untuk membeli pasokan dari kilang Pertamina jika mengalami kekurangan stok. 

Langkah ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah diversifikasi penyalur BBM di Indonesia benar-benar berjalan, atau justru tetap menggantungkan diri pada satu pintu pasokan, yaitu Pertamina? 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, menegaskan bahwa kualitas produk tidak perlu dikhawatirkan karena spesifikasi BBM di Indonesia sudah seragam. “Masing-masing badan usaha kan punya spesifikasi aditif sendiri, tapi kalau BBM-nya sama semua,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9/2025). 

Namun, pernyataan itu sekaligus mengafirmasi bahwa ruang gerak swasta tetap terbatas. Meski pemerintah telah meningkatkan alokasi impor swasta 10 persen dibanding tahun lalu, mekanisme distribusi tetap dikendalikan lewat data yang harus disetorkan ke Kementerian ESDM dan BPH Migas, untuk kemudian diteruskan kepada Pertamina. 

Ketergantungan Berlanjut 

Data BPH Migas mencatat total impor BBM 2024 mencapai 31,95 juta kiloliter. Angka tersebut menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Namun ironisnya, ketika SPBU swasta kekurangan stok, opsi yang ditawarkan pemerintah bukan membuka keran impor lebih luas bagi swasta, melainkan menyerap kuota Pertamina terlebih dahulu. 

“Kalau ternyata kurang, baru ada opsi impor tambahan. Itu pun bukan prioritas,” kata Laode. 

Artinya, meski berbicara soal liberalisasi sektor hilir migas, kendali distribusi tetap di tangan Pertamina. 

Swasta Masih Ragu 

Pihak swasta sendiri belum sepenuhnya yakin dengan skema ini. Presiden Direktur BP AKR, Vanda Laura, menyatakan masih perlu evaluasi sebelum mengikuti arahan pemerintah. “Kami terbuka, tapi tetap melihat alternatif-alternatif lain. Tidak menutup kemungkinan, tapi tentu harus mengantisipasi risiko,” ujarnya. 

Keraguan itu wajar. Mengandalkan Pertamina sebagai penopang stok bisa membuat SPBU swasta kehilangan fleksibilitas bisnis. Jika terjadi gangguan pasokan di Pertamina, otomatis seluruh jaringan distribusi baik pelat merah maupun swasta ikut terdampak. 

Ketahanan Energi Masih Rapuh 

Kebijakan pemerintah ini memperlihatkan satu hal: Indonesia belum memiliki strategi ketahanan energi yang betul-betul terdiversifikasi. Alih-alih memberi keleluasaan impor kepada swasta untuk memperkuat cadangan, mekanisme justru menempatkan Pertamina sebagai satu-satunya pintu utama.