Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar rapat bersama badan usaha swasta penyedia bahan bakar minyak (BBM) di Kantor Pusat ESDM, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Pertemuan ini membahas persoalan pasokan BBM, terutama menyusul kosongnya stok bensin di sejumlah SPBU swasta seperti BP-AKR dan Shell dalam beberapa pekan terakhir.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa salah satu isu yang muncul adalah terkait spesifikasi zat aditif pada BBM. Hal ini menjadi kendala teknis bagi SPBU swasta untuk mengambil pasokan dari PT Pertamina (Persero).
"Ya itu kan masalah spesifikasi saja. Kan masing-masing badan usaha kan punya spesifikasi sendiri. (Zat) aditifnya ya," kata Laode di Kantor ESDM.
Menurutnya, spesifikasi utama BBM yang dijual oleh SPBU swasta sebenarnya sama dengan produk Pertamina. Perbedaannya hanya terletak pada aditif yang digunakan masing-masing badan usaha. Perbedaan ini harus diselesaikan lebih dulu agar penyaluran dari Pertamina ke SPBU swasta dapat berjalan.
"Bukan, spesifikasi masing-masing badan usaha itu ada, untuk aditifnya berbeda-beda. Kalau spesifikasi BBM-nya sama semua," ujarnya.
Pemerintah juga tengah menyiapkan opsi jangka pendek dengan meminta SPBU swasta menyerap stok BBM dari Pertamina. Namun, pelaksanaannya masih tertunda karena data kebutuhan dari SPBU swasta belum lengkap.
"Jangka pendek kita minta data dari seluruh badan usaha. Mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa aspek tersebut. Lalu akan kami olah lagi," imbuh Laode.
Terkait kemungkinan tambahan impor BBM, Laode menegaskan keputusan tersebut belum bisa diambil sebelum pemerintah menerima data dari pihak swasta.
"Belum, karena data dari swasta belum kami terima. Masih nunggu data mereka setuju atau tidak. Kita sudah nawarin solusinya," jelasnya.
Solusi yang dimaksud adalah skema impor tambahan BBM melalui mekanisme satu pintu. Dalam skema ini, Pertamina ditugaskan menjadi pihak yang menyalurkan BBM ke SPBU swasta melalui kerja sama business to business (B2B). Jika stok Pertamina tidak mencukupi, opsi impor bisa dipertimbangkan.
"Kan gini, ada tambahannya dari SPBU swasta. Kita tugaskan Pertamina satu pintu. Kita minta datanya. Begitu dapat data, kita kasih tau Pertamina-nya. (Jika) kata Pertamina, 'oh ternyata perlu tambahan nih, Pak, kami harus impor tambahan.'," tandas Laode.
GoogleNews
,_tulus_abadi.jpg)
.jpg)
