Laporan Kinerja Minerba dan Gakkum Belum Terlihat, KESDM Dituntut Lebih Terbuka

Listrik Indonesia | nggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar menegaskan perlunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan laporan program strategis yang lebih komprehensif dan transparan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

Ia menyampaikan bahwa dokumen yang diserahkan kementerian belum menggambarkan keseluruhan capaian direktorat jenderal di sektor energi.

“Kami mengapresiasi paparan Pak Menteri, namun dari dokumen yang disampaikan baru memuat kinerja tiga direktorat jenderal, yakni Migas, EBTKE, dan Gatrik. Sementara itu, capaian dari Dirjen Minerba dan Dirjen Gakkum belum tergambarkan. Padahal dua bidang ini sangat penting, terutama dalam hal penanganan penambangan ilegal dan penegakan hukum di sektor energi,” ujar Yulian.

Menurutnya, kelengkapan laporan tersebut penting agar Komisi XII dapat menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi secara lebih menyeluruh. Ia juga mengingatkan bahwa arah kebijakan sektor energi harus sejalan dengan mandat Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga kerap menyampaikan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Yulian menilai sejumlah isu krusial seperti illegal drilling, illegal mining, peningkatan lifting migas, serta hilirisasi mineral semestinya terpotret lebih jelas dalam laporan tahunan Kementerian ESDM. Hal ini, menurutnya, penting untuk memastikan adanya langkah bersama dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memberikan apresiasi terhadap tindakan tegas Menteri ESDM dalam menghentikan aktivitas tambang ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat. Namun, ia mengingatkan bahwa upaya penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu kasus.

“Langkah cepat yang diambil Kementerian ESDM patut diapresiasi. Tapi masih banyak persoalan di lapangan, termasuk aktivitas tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, kami berharap regulasi di sektor energi dan pertambangan bisa diperkuat agar memiliki daya tindak yang jelas,” ujar Yulian.

Menutup keterangannya, Yulian menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari dukungan konstruktif DPR RI kepada Kementerian ESDM. Ia berharap sektor energi nasional dapat menjadi lebih kuat, berkeadilan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Kami di DPR mendukung penuh langkah Kementerian ESDM. Koreksi dan masukan yang kami sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan agar program strategis benar-benar berjalan sesuai kepentingan rakyat,” pungkasnya.