Listrik Indonesia | Pemerintah berencana memulai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WTE) pada tahun ini. Program tersebut akan dilaksanakan melalui pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 34 titik yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Proyek PSEL merupakan bagian dari program hilirisasi nasional dan direncanakan memasuki tahap peletakan batu pertama (ground breaking) pada bulan ini hingga Maret mendatang. Pelaksanaan proyek ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah terpadu sekaligus penyediaan sumber energi listrik.
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menyampaikan dukungannya terhadap implementasi program Waste to Energy. Menurutnya, persoalan sampah telah lama menjadi tantangan di berbagai daerah dan membutuhkan solusi yang terintegrasi.
"Bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah sampah dan tidak ada solusi komprehensifnya. Terobosan Presiden Prabowo dengan program WTE menjadi kebijakan penting dalam memenuhi hak warga untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sekaligus menghasilkan energi terbarukan," ujar Eddy seperti dilansir siaran pers, dikutip pada Jumat (9/1/2026).
Eddy juga menyampaikan bahwa dirinya terlibat dalam penyusunan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Waste to Energy. Ia menyebutkan bahwa penyusunan regulasi tersebut turut mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
"Mulai dari pemda, perangkat hingga warga dalam impelementasinya," ungkap Eddy.
Selama tahap persiapan, Eddy menyampaikan bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan sejumlah kepala daerah yang menjadi lokasi prioritas penerapan program Waste to Energy. Dalam dialog tersebut, berbagai aspirasi disampaikan terkait aspek teknis maupun sosial dari implementasi program.
"Berbagai aspirasi disampaikan seperti misalnya mengenai upaya memaksimalkan kapasitas 1000 ton hingga bagaimana agar program WTE ini sejalan dengan upaya mengubah perilaku masyarakat di hulu-nya," kata Eddy.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi masa transisi sebelum proyek beroperasi penuh, terutama untuk mengantisipasi lonjakan volume sampah pada periode tertentu seperti hari besar keagamaan.
"Persiapan masa transisi ini dapat dilakukan dengan penguatan layanan dasar pengelolaan sampah, optimalisasi pengangkutan sampah, penataan tempat penampungan sementara, serta penertiban praktik pembuangan liar," ujar Eddy.
Selain itu, Eddy menilai perlunya penerapan pemilahan sampah di tingkat masyarakat sebagai bagian dari keberhasilan program.
"Perlu dilakukan penerapan pemilahan sampah sederhana di tingkat masyarakat, dengan fokus pada pemisahan sampah organik dan anorganik bernilai," lanjutnya.
GoogleNews
