.jpeg)
Listrik Indonesia | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah menawarkan dua skema investasi kepada perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam Keterangan Pers di Washington DC, dikutip pada Jumat (27/02/2026).
Bahlil menyebutkan bahwa skema pertama dilakukan dengan menawarkan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Skema kedua dilakukan melalui kemitraan atau joint venture (JV) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.
"Begitu mereka sudah berproduksi dan membangun smelter atau hilirisasinya, maka hak mereka untuk mengekspor ke Amerika," sambungnya.
Kerja sama tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington, DC., Kamis (19/2) waktu setempat, yang menghasilkan kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kesepakatan ini dipandang sebagai langkah untuk memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka ekspor bahan mentah, melainkan untuk memastikan pengelolaan mineral kritis dilakukan melalui proses hilirisasi sehingga memberikan nilai tambah di dalam negeri.
"Untuk mineral kritikal, kami telah bersepakat untuk memfasilitasi bagi pengusaha-pengusaha yang ada di AS untuk melakukan investasi, dengan tetap menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam negara kita. Kita juga akan memberikan prioritas untuk mendukung, memfasilitasi dalam rangka eksekusi. Termasuk dalamnya ada investasinya," tutur Bahlil.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan kebijakan terkait ekspor mineral mentah dan pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program hilirisasi nasional.
"Jadi katakanlah mereka membangun smelter di Indonesia untuk nikel, kita akan dorong, kita akan kasih ruang yang sebesar-besarnya, sama juga dengan negara lain. Jadi jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Yang dimaksudkan di sini adalah mereka setelah melakukan pemurnian, kemudian hasilnya bisa diekspor. Biar clear nih, biar tidak ada salah interpretasi." tegas Bahlil.
Sebagai contoh implementasi, Bahlil merujuk pada investasi Freeport Indonesia yang telah membangun fasilitas smelter tembaga dengan nilai investasi hampir USD4 miliar. Menurutnya, pola kerja sama tersebut dapat diterapkan pada pengembangan mineral kritis lainnya seperti nikel, logam tanah jarang, dan emas.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain dalam pengembangan mineral kritis. Kebijakan tersebut, menurut Bahlil, tidak bersifat eksklusif dan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan serta perlakuan yang setara bagi seluruh mitra strategis.
"Kita berikan ruang sama juga dengan negara-negara lain, jadi equity treatment (perlakuan setara) saja," tandas Bahlil.
GoogleNews
.jpeg)
