Listrik Indonesia | Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat kerja sama internasional dengan Amerika Serikat dan Jepang dalam mematangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kegiatan Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) Workshop, dikutip pada Kamis (05/03/2026).
Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penguatan tata kelola nuklir yang mengacu pada standar internasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan desain dan kerangka regulasi teknologi Small Modular Reactor (SMR), peningkatan kompetensi manufaktur berteknologi tinggi, serta penerapan protokol keselamatan dan keamanan nuklir.
Penyelenggaraan FIRST Workshop menjadi salah satu langkah untuk memperkuat fondasi pembangunan PLTN nasional. Kegiatan ini merupakan kolaborasi trilateral antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang yang bertujuan memperkuat kesiapan regulasi, pengembangan SDM, serta ekosistem industri nuklir sipil yang aman dan berkelanjutan.
Menurut Dadan, sinergi internasional tersebut diharapkan dapat memastikan Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan PLTN dengan standar keselamatan dan keamanan yang tinggi. Ia menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir harus dilaksanakan secara bertahap dengan tata kelola yang transparan serta kesiapan sumber daya manusia yang memadai.
“Nuklir menawarkan solusi energi yang stabil, rendah emisi, dan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi seperti SMR, pengembangan nuklir kini semakin adaptif dan relevan bagi negara berkembang,” ujar Dadan.
Dadan juga menyampaikan bahwa lima negara dengan konsumsi energi terbesar di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, saat ini tengah mengeksplorasi opsi pengembangan energi nuklir. Kelima negara tersebut menyumbang sekitar 89 persen permintaan energi regional dan memperkuat kolaborasi melalui Jaringan Sub-Sektor Kerja Sama Energi Nuklir (NEC-SSN).
Langkah pengembangan PLTN ini sejalan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menempatkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Pemerintah memproyeksikan kontribusi energi nuklir dalam bauran energi primer nasional dapat mencapai sekitar 11,7 hingga 12,1 persen pada 2060 dengan kapasitas terpasang antara 35 hingga 42 gigawatt (GW). Sebagai tahap awal, Indonesia menargetkan PLTN pertama dapat beroperasi secara komersial pada 2032 dengan kapasitas awal sekitar 250 megawatt (MW). Target tersebut telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034.
Selain mendukung target dekarbonisasi dengan proyeksi kapasitas energi nuklir hingga 45 GW pada 2060, teknologi ini juga dinilai memiliki efisiensi penggunaan lahan serta biaya operasional jangka panjang yang relatif rendah. Pemerintah menilai kombinasi pengalaman nasional dan dukungan teknologi dari mitra internasional dapat memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional.
Kuasa Usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat, Peter M. Haymond, menyampaikan bahwa Amerika Serikat bersama Jepang mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Ia menilai teknologi nuklir Amerika Serikat dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Sementara itu, Kuasa Usaha Kedutaan Besar Jepang, Mitsuru Myochin, menyatakan bahwa Jepang berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Jepang juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerja sama teknis antara pembuat kebijakan, regulator, dan industri, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia.
FIRST Workshop sendiri merupakan kolaborasi antara Dewan Energi Nasional, Institut Teknologi PLN, serta Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dengan sejumlah mitra internasional, termasuk program FIRST dari U.S. Department of State, Advanced Systems Technology & Management (AdSTM), The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), serta JAIF International Cooperation Center (JICC).
GoogleNews
