Listrik Indonesia | Pemerintah Filipina mulai memberlakukan kebijakan kerja empat hari dalam sepekan bagi sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan cabang eksekutif. Kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. itu mulai berlaku pada 9 Maret 2026 sebagai respons atas melonjaknya biaya bahan bakar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Marcos menjelaskan, pengaturan kerja tersebut bersifat sementara dan ditujukan untuk menekan konsumsi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak dunia. Sistem kerja empat hari akan diterapkan di beberapa instansi eksekutif, namun tidak mencakup lembaga yang memberikan layanan darurat maupun pelayanan publik esensial.
“Kebijakan ini tidak berlaku bagi kantor yang menyediakan layanan penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan unit layanan garis depan kepada masyarakat,” ujar Marcos seperti dikutip dari media Filipina, Minggu (8/3).
Selain mengurangi hari kerja di kantor, pemerintah juga meminta seluruh instansi melakukan penghematan energi secara signifikan. Setiap lembaga diminta menekan konsumsi listrik serta penggunaan bahan bakar minyak sekitar 10–20 persen.
Langkah penghematan juga dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan yang dianggap tidak mendesak. Termasuk di antaranya rapat yang sebenarnya dapat dilakukan di dalam kantor tanpa perlu perjalanan.
Kebijakan ini dituangkan dalam Memorandum Circular No. 114 yang menjadi dasar penerapan sistem kerja empat hari di instansi pemerintah. Aturan tersebut merujuk pada pedoman pengaturan kerja fleksibel yang sebelumnya dikeluarkan oleh Komisi Pelayanan Sipil Filipina dan telah diperbarui pada 2025.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kebijakan ini akan tetap berlaku hingga ada keputusan baru dari presiden untuk mencabut atau mengakhiri aturan tersebut lebih awal.
Setiap instansi pemerintah juga diminta menyusun pedoman internal guna memastikan pengawasan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Pedoman itu mencakup mekanisme verifikasi kehadiran pegawai, standar kinerja, serta sistem pemantauan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejumlah lembaga bahkan telah menyiapkan langkah tambahan untuk menekan konsumsi energi. Mulai 13 Maret mendatang, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina berencana mengalihkan operasional kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.
Perubahan ini dilakukan sebagai antisipasi dampak lanjutan dari situasi di Timur Tengah yang diperkirakan masih berpengaruh terhadap harga energi global.
Sementara itu, sektor swasta sebenarnya sudah memiliki dasar hukum untuk menerapkan pola kerja fleksibel melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018.
Namun kalangan dunia usaha meminta agar penerapan sistem kerja empat hari dilakukan secara hati-hati. Presiden Ferdinand Ferrer dari Philippine Chamber of Commerce and Industry menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor industri.
Menurutnya, pengaturan kerja yang fleksibel bukan hal yang ditolak oleh dunia usaha, tetapi implementasinya harus melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung data yang memadai agar tidak mengganggu sektor dengan kebutuhan operasional khusus.
GoogleNews
