Listrik Indonesia | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki cadangan strategis minyak nasional seperti yang dimiliki sejumlah negara lain. Hal tersebut ia ungkapkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Rabu (11/03/2026).
Menurut Sugeng, kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, terutama akibat eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran yang turut memicu ketegangan di kawasan Teluk. Situasi tersebut dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia dan berdampak pada ketahanan energi Indonesia.
Sugeng menjelaskan bahwa cadangan yang tersedia saat ini masih berupa cadangan operasional milik PT Pertamina (Persero). Meskipun perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik negara (BUMN), cadangan tersebut pada praktiknya hanya berfungsi sebagai cadangan operasional korporasi.
“Faktanya kita belum memiliki cadangan strategis nasional. Yang ada saat ini adalah cadangan operasional Pertamina, yang karena Pertamina merupakan BUMN maka secara praktik menjadi cadangan nasional. Namun kondisi ini tetap rentan karena sifatnya korporasi,” ujar Sugeng.
Ia menyebut cadangan operasional tersebut diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional sekitar 21 hari. Namun angka tersebut bersifat dinamis karena bergantung pada keseimbangan antara suplai dan konsumsi harian. Sugeng juga menjelaskan bahwa konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 1,6 juta barel per hari.
“Kalau konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, maka harus ada input yang sama agar posisi cadangan tetap sekitar 21 hari. Problemnya sekarang adalah rantai pasok global sedang terganggu,” katanya.
Sugeng menilai gangguan rantai pasok tersebut dipicu oleh eskalasi konflik yang memengaruhi jalur distribusi energi dunia, terutama di kawasan Teluk Persia. Salah satu jalur yang dinilai strategis adalah Selat Hormuz, yang menjadi lintasan sekitar 20–22 persen perdagangan minyak global.
Ketegangan di kawasan tersebut turut memicu volatilitas harga minyak dunia. Sugeng menyebut sebelum konflik memanas, harga minyak mentah global berada di kisaran 65–68 dolar AS per barel untuk acuan West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. Namun setelah eskalasi militer meningkat, harga sempat naik hingga sekitar 110 dolar AS per barel sebelum kembali turun ke kisaran 90 dolar AS setelah muncul sinyal de-eskalasi dari Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump.
“Lonjakan harga ini sangat dipengaruhi faktor perang. Bahkan sempat ada gangguan fasilitas produksi di kawasan Teluk, termasuk fasilitas milik Saudi Aramco,” ujarnya.
Menurut Sugeng, fluktuasi harga minyak tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dari sisi subsidi dan kompensasi energi. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel dengan alokasi subsidi energi sekitar Rp210 triliun yang mencakup subsidi listrik, LPG 3 kilogram, solar, dan minyak tanah.
Namun apabila harga minyak dunia bertahan di kisaran 90 dolar AS per barel, beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan dapat meningkat hingga mendekati Rp500–600 triliun.
“Selisih sekitar 20 dolar per barel saja bisa membuat subsidi dan kompensasi energi melonjak tajam. Ini tentu menjadi tekanan bagi APBN,” kata Sugeng.
Meski demikian, Sugeng menilai pemerintah masih memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal. Beberapa di antaranya melalui realokasi dan refocusing belanja negara, serta optimalisasi penerimaan dari ekspor komoditas unggulan seperti nikel, batu bara, dan tembaga yang juga mengalami kenaikan harga di pasar global.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik bukan merupakan pilihan utama dan hanya akan dipertimbangkan sebagai langkah terakhir.
“Menaikkan harga BBM adalah opsi terakhir. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Sugeng memastikan bahwa ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke berbagai wilayah operasional Pertamina, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga distribusi energi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Ia menyebut Pertamina telah meningkatkan cadangan stok BBM di terminal penyimpanan hingga sekitar 12 persen di atas konsumsi normal serta menyiapkan berbagai moda distribusi tambahan untuk memastikan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah.
“Kami memastikan pasokan BBM aman di seluruh wilayah. Tidak perlu ada kekhawatiran terjadi kelangkaan,” tegas Sugeng.
GoogleNews
