Listrik Indonesia | Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, kebutuhan listrik nasional diperkirakan meningkat seiring tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat. PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memastikan pengelolaan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik dilakukan melalui mekanisme yang tertata dan transparan guna menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Ketersediaan energi primer, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik pada periode dengan konsumsi tinggi seperti Lebaran. Presiden Prabowo sebelumnya menekankan bahwa kemandirian energi merupakan salah satu pilar strategis pembangunan nasional.
Dalam konteks tersebut, keberlanjutan pasokan batu bara bagi PLTU menjadi bagian penting dalam menjaga sistem kelistrikan nasional tetap andal, sehingga pasokan listrik tetap terjaga di berbagai wilayah Indonesia ketika masyarakat merayakan hari raya.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, mengatakan sistem pengelolaan energi primer yang dijalankan perusahaan dirancang untuk memastikan pasokan listrik tetap aman, termasuk pada periode dengan beban konsumsi tinggi.
“Sistem pengelolaan energi primer yang kami jalankan disusun untuk menjaga keandalan pasokan listrik nasional, termasuk pada momen penting seperti periode Lebaran,” ujar Mamit. Rabu (11/3).
Tata Kelola Pasokan Batu Bara
Menurut Mamit, keandalan pasokan listrik pada periode Lebaran didukung oleh sistem pengelolaan energi primer yang terencana dengan baik. Melalui mekanisme tersebut, setiap PLTU dipastikan memperoleh pasokan batu bara sesuai kebutuhan, baik dari sisi volume maupun waktu pengiriman.
Ia menjelaskan bahwa penentuan volume kebutuhan serta tujuan alokasi batu bara untuk PLTU berada pada kewenangan pengguna pembangkit, yakni PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP). Pembagian peran ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan rantai pasok energi, terutama saat permintaan listrik meningkat.
Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik, lanjutnya, ditetapkan berdasarkan rencana operasi masing-masing PLTU yang disusun oleh pemilik atau operator pembangkit.
“Penentuan volume dan tujuan alokasi batu bara ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP sebagai pemilik PLTU pengguna batu bara. Usulan tersebut kemudian disampaikan oleh Manajemen Pembangkitan Kantor Pusat kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk penerbitan penugasan serta pengaturan Domestic Market Obligation (DMO). PLN EPI tidak memiliki kewenangan menetapkan kebutuhan batu bara untuk kelistrikan nasional,” jelas Mamit.
Ia menambahkan bahwa perhitungan total kebutuhan batu bara tahunan bagi PLTU milik PLN maupun pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) juga mengacu pada perencanaan operasi yang disusun oleh masing-masing pengelola pembangkit.
Dalam mekanisme tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) berperan menetapkan kebijakan, target, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
“Penetapan kebijakan, target, dan pengawasan terhadap kepatuhan DMO merupakan kewenangan pemerintah. PLN, dalam hal ini PLN EPI, berperan sebagai penerima alokasi DMO yang telah ditetapkan oleh Ditjen Minerba,” kata Mamit.
Sistem pengelolaan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 mengenai pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Melalui tata kelola pasokan energi primer yang jelas dan terkoordinasi di lingkungan PLN Group, PLN EPI berupaya menjaga stabilitas pasokan listrik nasional. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan ketahanan energi nasional, dengan memastikan setiap pembangkit memperoleh pasokan batu bara secara tepat volume, tepat waktu, dan tepat sasaran.
GoogleNews
