Listrik Indonesia | Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan setelah Iran memutuskan menutup jalur distribusi energi di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi paling strategis di dunia.
Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) menilai situasi tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang pada akhirnya dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Dengan posisi yang sangat vital tersebut, setiap eskalasi konflik di kawasan itu dapat menimbulkan gangguan serius terhadap rantai pasok energi internasional.
“Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi,” kata Anggawira dalam acara Energy Iftar Forum 2026 yang digelar oleh ASPEBINDO dan Energy Hub di Jakarta. Rabu (11/3).
Ia menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang telah melampaui 50 persen membuat perekonomian nasional cukup rentan terhadap gejolak harga energi global. Lonjakan harga energi dapat memicu imported inflation yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat serta menambah beban ekonomi nasional.
Kenaikan harga minyak mentah global juga berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terutama berkaitan dengan peningkatan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang harus disiapkan pemerintah.
Di sektor kelistrikan, dampak konflik global juga diperkirakan dapat dirasakan melalui potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap biaya pokok penyediaan listrik nasional karena sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada pasokan LNG impor yang mengikuti harga pasar internasional.
Dalam situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, Anggawira menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas energi nasional sekaligus melindungi daya tahan sektor industri.
Dalam forum bertajuk 'Adaptive Energy Infrastructure for Eid al-fitr Preparedness Amid Global Geopolitical Uncertainty'. ASPEBINDO merekomendasikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan cadangan operasional BBM nasional sebagai buffer terhadap potensi gangguan pasokan global. Dengan cadangan yang lebih kuat, Indonesia memiliki ruang yang lebih besar untuk merespons gejolak pasar energi internasional.
Selain itu, pemanfaatan sumber energi domestik seperti batubara dan gas bumi untuk sektor ketenagalistrikan perlu dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan terhadap LNG impor berbasis harga spot.
Langkah lain yang dinilai penting adalah mengamankan kontrak LNG jangka panjang guna menjaga stabilitas harga energi primer nasional. Kontrak jangka panjang dinilai dapat memberikan kepastian harga dan pasokan di tengah volatilitas pasar energi global.
ASPEBINDO juga mendorong pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas memantau serta merespons secara cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.
Menurut Anggawira, dalam kondisi ketidakpastian geopolitik global seperti saat ini, pemerintah perlu menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka pendek.
“Transisi energi tetap penting, namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur energi dalam negeri agar Indonesia lebih siap menghadapi berbagai perubahan global yang berlangsung cepat. Dengan infrastruktur yang kuat, sistem energi nasional akan lebih tangguh menghadapi potensi gangguan pasokan maupun fluktuasi harga energi dunia.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga dinilai perlu diperkuat. Sektor swasta dapat berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui pengembangan cadangan energi domestik maupun investasi pada infrastruktur energi.
Dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, Anggawira menilai komunikasi dan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci. Diskusi yang intensif, baik dalam forum resmi maupun pertemuan informal, dinilai dapat mempercepat pencarian solusi terhadap berbagai tantangan di sektor energi.
“Situasi global saat ini memang tidak mudah diprediksi. Karena itu, kita perlu memperkuat koordinasi, mencari solusi bersama, dan memastikan sistem energi nasional tetap kuat menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi,” ujarnya.
Dengan langkah antisipatif dan kolaborasi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus mempertahankan ketahanan ekonomi di tengah gejolak energi global.
GoogleNews
