NEWS
Trending

Dongkrak Penjualan Listrik PLN, Pemerintah Imbau Izin Captive Power Plant Diperketat

Dongkrak Penjualan Listrik PLN, Pemerintah Imbau Izin Captive Power Plant Diperketat

Listrik Indonesia | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengimbau kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memperketat perizinan proyek pembangkit listrik yang didedikasikan untuk kebutuhan internal (captive power plant).

Pengetatan izin pembangunan captive power plant bertujuan agar swasta lebih maksimal menyerap listrik PT PLN (Persero). Saat ini, listrik PT PLN (Persero) dalam kondisi surplus karena terjadi penurunan demand selama pandemic Covid-19.

Captive Power Plant merupakan pembangkit listrik yang dibangun pihak pengembang listrik swasta yang listriknya akan digunakan untuk kebutuhan sendiri, misalnya pabrik. Otomatis pemilik captive power plant itu tidak perlu lagi membeli listrik dari PLN.

Hal itu terungkap dalam surat Menteri BUMN yang ditujukan kepada PLN.

Berikut surat dari Erick Thohir perihal Dukungan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tertanggal 18 September 2020.

Memperhatikan kondisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) / PT PLN baik kinerja operasional maupun keuangan yang terdampak pandemi Covid-19, kami harapkan dukungan Saudara untuk membantu kinerja PT PLN sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kondisi kelebihan pasokan pembangkit, maka diperlukan upaya peningkatan demand listrik. Kami harapkan dukungan Saudara untuk mendorong pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PT PLN (Persero), antara lain dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.

2. Penyesuaian RUPTL 2020-2029 dengan mempertimbangkan:

a. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah/ sedang dibangun,

b. Proyeksi demand,

c. Kemampuan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun keuangan PT PLN

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta dukungan Saudara untuk peningkatan kinerja dan layanan PT PLN, kami ucapkan terima kasih.

Selain membatasi perizinan captive power plant, Erick Thohir meminta PLN untuk menyesuaikan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2020—2029. PLN diminta mempertimbangkan demand dan suplai listrik.

Dilansir dari Antara, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir menyurati Menteri ESDM untuk membantu kinerja PLN.

"Mengenai surat Pak Menteri Erick ke ESDM dan BKPM itu memang benar. Surat Pak Menteri itu bukan berarti bahwa PLN kondisinya parah," ujar Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis malam.

Dia menyampaikan bahwa Menteri Erick Thohir menginginkan agar PLN dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada ketimbang membuat pembangkit baru.

"Yang dilihat Pak Menteri adalah karena PLN sudah oversupply ngapain kalau tidak dimanfaatkan dan juga kalau ada institusi baru apalah namanya itu gak perlu buat pembangkit baru karena sudah oversupply, bagus memanfaatkan yang sudah ada," ucap Arya Sinulingga.

Menurut Arya, tujuan surat Menteri BUMN itu untuk memaksimalkan kapasitas PLN yang sudah kelebihan pasokan.

"Jadi enggak ada pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru. Ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut," ucap Arya Sinulingga.

Menurut Arya, ada baiknya kelebihan pasokan listrik PLN itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ketimbang mengizinkan sebuah perusahaan membuat pembangkit listrik baru.

“Jadi enggak ada pemborosan juga, pemborosan energi, kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru, ada lagi nanti industri, bikin pembangkit yang baru, sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia. (Zc


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button