NEWS
Trending

DPR Kaji Program 35 Ribu MW

DPR Kaji Program 35 Ribu MW
Satya Widya Yudha, Anggota DPR Komisi VII. (Foto: Sapoetra Wibowo)
Listrik Indonesia | Dalam masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dari Sabang sampai Merauke, pada proyek kelistrikan 35.000 Megawatt (MW) sampai dengan 2019. Di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero) selaku ragulator diinstruksikan oleh Jokowi untuk menangani proyek tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti ini tidak terpengaruh pada rasio elektrifikasi. Pihaknya, mendorong supaya Kementerian ESDM dapat bekerja sama dengan Kementerian terkait lain yang lintas sektoral.

"Untuk masalah pembebasan lahan, PLN dipacu untuk segera menyelesaikan proyek-proyek transmisi dan distribusinya," ujar Satya kepada listrikindonesia.com saat ditemui usai Rakernas Kadin Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (29/11).

Menurutnya, karena antara Independet Power Producer (IPP) dengan tugas PLN dalam jalur distribusi ini kadang-kadang tidak sejalan. Maka dari itu, ia menginginkan supaya distribution line-nya sesuai dengan schedule (jadwal) pengembangan IPP.

"Jangan sampai IPP nya sudah ada, lalu distribusinya tidak ada. Jika belum terbangun dengan baik atau jadwalnya molor, tetap saja listrik tidak bisa teraliri," paparnya.

Kembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT)
EBT menurutnya, harus ada keberpihakan pemerintah, terutama disaat harga minyak dunia sangat rendah. "Tanpa adanya bantuan dari Dana Ketahanan Energi (DKE), maka pengembangan EBT itu menjadi tertunda atau menjadi slogan saja. Karena nilai keekonomiannya tinggi dibanding menggunakan energi kotor, dalam hal ini energi fosil. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kami," imbuhnya.

Munculnya konsep DKE, menurutnya, hal itu menjadi sangat valid. Karena di saat harga minyak dunia sedang turun seperti sekarang ini. Konsep DKE harus segera direalisasikan.

Selain itu, mengenai pencabutan subsidi listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA. Ia mengatakan, yang 900 VA yang disubsidi penuh oleh pemerintah jumlah pelanggannya mecapai 22 juta, namun, setelah dicek, ternyata tidak semuanya termasuk kelompok masyarakat yang tidak layak disubsidi. Sementara yang layak disubsidi itu jumlah hanya sekitar 4 juta, sehingga ada sekitar 18 juta yang subsidinya dicabut.

"Ini yang dimaknai seakan-akan listriknya naik, padahal tidak. Dia (pelanggan) tetap pengguna 900 VA, namun, karena dianggap tidak layak, maka dia tidak lagi disubsidi," ungkapnya.

Pihaknya, akan menerapkan tiga tahapan dalam mencabut subsidi listrik 900 VA. "Kenaikannya mulai dari Januari 2017 secara bertahap selama 3 kali, dan sampai akhir 2017, dan itu benar-benar subsidinya dicabut 100%," papar Satya.

Sementara pelanggan yang 450 VA masih tetap disubsidi penuh, dan juga pelanggan yang 900 VA yang layak disubsidi sekitar 4 juta pelanggan.

Lebih jauh ia mengatakan, pada EBT menggunakan konsep DKE, supaya ada visibility-nya, jadi ekonomi clivailable. Karena kalau tanpa dibantu dengan DKE, renewable apabila dikesampingkan dengan energi fosil pasti tidak akan jadi visible.

Terkait Undang-Undang (UU) No 30 tahun 2007 tentang Energi. Saat ini masih menggunakan energi sebagai revenue (pendapatan), kita ingin merubah energi menjadi peran serta ekonomi, sehingga apabila kita menggunakan energi untuk kita kurangi pendapatan dari sisi energi tetapi bisa menghidupkan industri, seperti misalkan harga gas. Harga gas kita bisa tekan murah, sehingga porsi pendapatan itu menjadi berkurang, tetapi industri bisa tumbuh sehingga negara bisa mendapatkan pendapatan dari pajaknya.

"Itu yang saat ini sedang kita ubah paradigmanya dari yang kemarin reveneu base menjadi pramous echonomic. Kita akan menekan harga gas menjadi US$6 per mmbtu, DPR sedang menghitung ulang supaya bisa mencapai target itu, tetapi tidak mudah," katanya.

Saat ini DPR masih membutuhkan waktu untuk memformulasikan pengimplementasikan harga gas pada daerah tertentu dan memang harga ada yang tertinggi pada daerah tertentu mencapai US$13-14 dolar per mmbtu. "Untuk supaya harga gasnya murah aspek upstreamnya di benarkan dan downtreamnya juga di benahi." (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button