Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Dukung Ekonomi Hijau, Menkeu Siapkan Dua Regulasi Baru

Dukung Ekonomi Hijau, Menkeu Siapkan Dua Regulasi Baru
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: net)

Listrik Indonesia | Pemerintah tengah menggodok peraturan presiden (PP) terkait perdagangan karbon dan tarif energi baru terbarukan (EBT). Hal ini diperlukan untuk mendukung ekonomi hjau sehingga pencemaran udara semakin bisa ditekan.

“Pemerintah (Indonesia) sedang dalam proses penyusunan dua peraturan presiden tentang penetapan harga perdagangan karbon dan harga pembelian untuk pembangkit energi terbarukan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar, Kamis (15/10).

Menurutnya, kedua aturan itu telah diumumkannya saat berbicara di Konferensi Iklim 2020 yang diadakan oleh Green Climate Fund (GCF), organisasi internasional yang fokus pada pendanaan ekonomi hijau dan perubahan iklim. Saat inii, ungkapnya, pemerintah juga terus berusaha mengembangkan potensi energi dari panas bumi.

“Indonesia sebetulnya memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, tetapi masih sangat minim yang tergali karena eksplorasi yang berisiko tinggi," katanya.

Indonesia, sambungnya, juga telah menginisiasi berbagai instrumen pembiayaan ekonomi hijau untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan di sektor ini. Maklum saja, pembangunan berbasis ekonomi hijau membutuhkan modal yang tak sedikit.

Namun, tak seluruhnya bisa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah menginisiasi kerja sama pembiayaan ke ekonomi hijau berskema campuran yang berasal dari APBN, BUMN, organisasi internasional, dan dana para dermawan alias filantropi.

"Dana SDGs Indonesia adalah pengelolaan dana lingkungan yang telah dibentuk pemerintah, ini agar kami dapat mewujudkan road map keuangan berkelanjutan yang membutuhkan berbagai lembaga keuangan untuk meningkatkan portofolio mereka," terangnya.

Kendati begitu, mantan direktur utama Bank Dunia menyatakan berbagai sumber pembiayaan itu sejatinya tidak akan pernah cukup untuk membiaya kebutuhan pembangunan ekonomi hijau. Maka, perlu keterlibatan dari sektor swasta juga.

"Sektor swasta memainkan peran yang sangat penting bagi pendanaan perubahan iklim dan mendukung komitmen negara berkembang dan maju untuk terus memperbaharui komitmen mereka," tuturnya. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button