ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Dukung Usaha Migas, Pemerintah Beri Stimulus Fiskal

Dukung Usaha Migas, Pemerintah Beri Stimulus Fiskal

Listrik Indonesia | Guna mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas), baik jangka pendek maupun jangka panjang. Akhirnya, Pemerintah meluncurkan stimulus  kebijakan fiskal.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, kebijakan fiskal ini guna memperbaiki serta meningkatkan iklim investasi di industri hulu migas di Tanah Air. Paket fiskal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Pemberlakuan paket kebijakan ini saya kira memperjelas sikap pemerintah Indonesia dalam mendukung transformasi industri hulu migas untuk mencapai target jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ke depannya," ujarnya dalam acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas (IOG 2020)" pada Rabu, (02/12/2020).

Adapun kebijakan stimulus yang sudah disusun pemerintah sebagai berikut:

Pertama, Tax Holiday untuk Pajak Penghasilan di Semua Wilayah Kerja Migas.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan No.PMK-150 hasil revisi terbaru dari insentif Tax Holiday. Perlu dilakukan pembahasan dengan Ditjen Migas, Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Anggaran agar regulasi tersebut dapat diterapkan di seluruh wilayah kerja migas.

Kedua, Penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR).

Ketiga, terdapat stimulus berupa penghapusan biaya sewa untuk barang milik negara (BMN) hulu migas yang telah didiskusikan oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Keempat, ada penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) melalui penerbitan revisi PP No. 81/2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Kelima adalah penghapusan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar US$0,22/MMBTU.

Keenam, pemerintah menggelontorkan stimulus melalui pemberian insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, DMO full price.

Dengan adanya kebijakan fiskal tersebut diharapkan dapat membantu usaha peningkatan produksi khusunya pencapaian target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030. (Cr)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button