NEWS
Trending

Holding BUMN Terganjal Kemenkumham, Menteri Rini: Sedang Siapkan PP-nya

Holding BUMN Terganjal Kemenkumham, Menteri Rini: Sedang Siapkan PP-nya
Listrik Indonesia | Rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi, PT Pertamina (Persero) sebagai induk yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara (PGN), belum mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM).

Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli mengatakan, proses holding tidak bisa dirumuskan dengan mudah dan harus sesuai dengan aspek legal. Hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

“Holding Pertamina-PGN belum. Masih dalam pembahasan dari berbagai aspek masih kita lihat dulu. Jadi masih dikaji dulu, pelan-pelan, dari aspek governance-nya, dari aspek company-nya, aspek hukumnya, slow but sure,” ujar Yasona saat mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (18/8).

Dalam rapat koordinasi membahas kelanjutan rencana pembentukan holding BUMN yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, ikut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurutnya, Kemenkumham baru akan menandatangani rumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk dibawa ke Presiden setelah semua kajian tuntas. Sampai saat ini Kemenkumham belum bisa memberikan persetujuan.

Menanggapi hal itu, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sonny Loho menambahkan, proses holding akan dikomunikasikan juga ke DPR. Dia menjelaskan, sosialisasi saat ini masih dilakukan pemerintah.

“Kita sosialisasi dulu supaya nanti clear, tapi RPP-nya tetap diproses, tapi ditandatangani presiden setelah semua beres,” kata Sonny.

Pemerintah, menurutnya, siap melakukan komunikasi dengan DPR dalam rangka melakukan proses penyatuan perusahaan migas (minyak dan gas bumi) milik negara tersebut.

“Kita kan mesti komunikasi juga dengan DPR, komunikasi dulu saja. Jadi memang hanya melakukan pemberitahuan ke DPR,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan peraturan mengenai pembentukan holding BUMN sedang disusun, dan dalam kajian dengan kementerian terkait.

“Kita bicarakan dulu mengenai persiapan PP (Peraturan Pemerintah), aturan-aturan yang harus diperbaiki, dan kita komunikasi dengan siapa saja,” kata Rini Jakarta, Kamis.

Namun, ia belum bisa memberikan kepastian waktu penerbitan PP mengenai pembentukan enam holding BUMN tersebut. (GF)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button