Fossil Fuel ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Industri Hulu Migas Butuh UU karena SDA Milik Rakyat

Industri Hulu Migas Butuh UU karena SDA Milik Rakyat
Antrean akibat kelangkaan pasokan gas elpiji [Foto: kontan.co.id - LISTRIK INDONESIA]

Listrik Indonesia - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) perlu segera dirampungkan agar dapat segera diundangkan, sehingga hadir kepastian usaha industri hulu migas. 

Demikian salah satu kesimpulan forum group discusion (FGD) yang digelar Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, di kampusnya, Jumat, 29 April 2021.

Tampil sebagai pembicara FGD: Pengamat migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) M. Kholid Syerazi.

Tak ketinggalan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono dan Pengamat Energi Indria Wahyuni. 

FGD dibuka resmi Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih.

BACA JUGA: Cabut Subsidi Listrik, Derita Rakyat Miskin Makin Sempurna

Sekjen PP IPNU Kholid Syerazi mengatakan UU Migas yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah kebobolan UU dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

“Revisi UU Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012, yaitu harus dikelola oleh badan usaha khusus milik negara,” ungkapnya.

Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid mengusulkan inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh pemerintah. 

Kholid juga mengusulkan agar SKK Migas (Satuan Kerja Khsusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN. 

“Namun ada tantangan jika SKK Migas menjadi BUMN yang mengelola hulu migas, yaitu bagaimana modalnya? Karena ini juga nantinya konsep participating interest (PI) 10 persen akan dilakukan oleh BUMN khusus tersebut,” ujar Kholid.

BACA JUGA: Komisi VII: Baru Sahkan UU Minerba, Sedangkan UU EBT dan Migas Masih Antre


Disinggung pula bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) subsektor Migas belum memberikan kepastian usaha bagi investor atau kalangan dunia usaha. 

Kholid menegaskan mengurus migas tidak cukup modal semangat nasionalisme saja. Harus berjalan di atas pondasi yang dikuatkan tiga kombinasi; peran negara yang kuat, iklim investasi yang investor friendly, dan keterlibatan masyarakat. 

Pengamat Energi Indria Wahyuni juga menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola industri hulu migas pasca putusan MK. Hal ini mengakibatknya tidak adanya kepastian usaha bagi justru sangat dibutuhkan investor.

“Selama sembilan tahun berjalan, SKK Migas sebagai lembaga sementara, masih berkutat pada conflict of norms. Ada ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah,” tegas Indria. (RE)


 

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button