Listrik Indonesia | Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan kendala yang selama ini dihadapi para investor adalah infrastruktur sekitar lokasi wilayah panas bumi yang belum siap. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan lainnya kerap dibebankan kepada pengembang.
"Pemerintah harus berikan fasilitas entah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga investor tidak dibebankan," ujar Fahmy saat dihubungi, Rabu (21/10).
Fahmy menambahkan, langkah pemerintah menaikan harga jual juga harus menjadi perhatian. Jika pada akhirnya dibebankan ke konsumen maka hal ini juga bakal berdampak kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Kalau PLN yang menanggung, lama-lama bisa bangkrut, kalau diberikan penggantian dengan skema subsidi yang nanti diganti pemerintah tak apa," kata Fahmy.
Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengingatkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat agar niatan pengembangan panas bumi tidak bernasib sama seperti industri migas.
Dia industri migas mulai tidak menarik bagi investor pasca keluarnya sejumlah regulasi yang memberi ketidakpastian investasi. "Karena skema yang kita tawarkan bagi investor itu sesuatu yang bukannya tidak menarik tapi ada ketidakpastian, itu yang kita berjuang disitu," kata Moshe.
Moshe menjelaskan, pemerintah harus berkaca dari pengalaman yang terjadi jika ingin pengembangan panas bumi tidak bernasib sama. Menurutnya, pemerintah harus memberikan skema bagi hasil yang menarik serta memberikan kepastian bagi para investor.
Kendati pendanaan untuk panas bumi saat ini dapat dikatakan mudah diperoleh Moshe memastikan Indonesia masih membutuhkan pendanaan dari para investor sehingga pengambilan keputusan harus turut mempertimbangkan kemudahan berinvestasi. (pin)
0 Komentar
Berikan komentar anda