Listrik Indonesia | Berdasar riset Institute for Essential Services Reform (IESR), ekspor batubara di Indonesia akan terus mengalami penurunan seiring dengan tren penurunan harga energi terbarukan. Hal ini akan berdampak negatif pasar tenaga kerja industri batubara di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang kebijakan yang berpihak pada transisi energi terbarukan.

Manajer Program Transformasi Energi IESR, Jannata Giwangkara menyebutkan ada lima kabupaten yang akan terdampak dari penurunan ekspor batubara. Kabupaten itu adalah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Paser, Balangan, dan Muara Enim. Lima kabupaten tersebut merupakan kabupaten penghasil batubara di Indonesia.

“Angka ekspor batubara terus menurun, cukup banyak potensi lapangan pekrjaan yang akan terdampak di industri tambang batubara. Ada lebih dari 100.000 pekerjaan hilang di industri itu,” kata Jannata.

Di sisi lain, harga energi di seluruh dunia makin menunjukkan tren penurunan. Hal ini akan membuka kesempatan dunia untuk melakukan transisi energi terbarukan. Sehingga kebijakan hilirisasi batubara yang dilakukan pemerintah hingga 2028 berpotensi menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terbengkalai.

Oleh karena itu, menurut studi IESR, pemerintah perlu melakukan moratorium PLTU dan akselerasi transisi energi. Agar langkah pemerintah terarah, Bappenas perlu merancang peta strategi agar pemerintah dapat melakukan transisi energi terbarukan yang berkeadilan dan menghindari pengangguran.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan rencana transisi energi sudah tertuang dalam RJPMD 2025. Namun pemerintah masih menemui sejumlah tantangan dalam menjaga tarif listrik PLN apabila konsumsi batu bara dibatasi.

“Di sisi lain PLN juga harus mempertahankan tarif dan profit agar investor tetap ada. Oleh karena itu ini tantangan kita semua untuk mendapatkan sumber pendanaan dari swasta, supaya dana bisa seimbang dengan demand project energi terbarukan,” kata Arifin. (TS)