NEWS
Trending

Jonan Inginkan Mobil Listrik Dapat Segera Mengaspal

Jonan Inginkan Mobil Listrik Dapat Segera Mengaspal
Menteri ESDM Ignasius Jonan (Foto: Ryan Galuh)
Listrik Indonesia | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya menyelesaikan pencapaian target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 mendatang.  Untuk itu, Kementerian ESDM terus menggalakkan penggunaan EBT. Pasalnya, saat ini penggunaannya masih sekitar 5% sampai 6%, hal ini akan terus ditingkatkan.

Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, dalam menyelesaikan target bauran EBT ada dua hal yang harus di selesaikan, pertama sektor ketenagalistrikan dan kedua sektor transportasi.

Mengapa sektor transportasi? Salah satu yang menjadi fokus EBT di sektor transportasi adalah mendorong penggunaan mobil listrik, hal ini tentunya dapat mengurangi emisi gas buang.  

"Saya mendapat masukan dari stakeholder tentang cara bagaimana kendaraan listrik itu bisa mulai digunakan di Indonesia, tentunya dengan harga yang kompetitif. Soal teknisnya, nanti saya bisa ngomong dengan Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi, Red)," ujar Jonan di sela-sela acara Dialog Energi 2017, Pencapaian EBT di Hotel JS Luwansa Jakarta, (03/02).

Ia mengungkapkan, sampai saat ini penggunaan mobil listrik belum dapat terealisasi, hal ini dikarenakan 'kepentok' aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam undang-undang tersebut, mobil listrik tidak bisa mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena spesifikasinya yang tidak umum, karena mobil listrik tidak memiliki CC.

"Saya kasih contoh, biasanya dikeluarkannya STNK itu berdasarkan cc. Ada 1000 cc, atau 998 cc, tapi, kalau mobil listrik nggak pakai cc. Ini kita harus cari cara, Kalau nggak ada cc-nya STNK-nya nggak keluar," terangnya.

Karena Jonan juga mantan Menteri Perhubungan, dirinya akan membicarakan hal ini dengan Menteri Perhubungan sekarang yakni Budi Karya Sumadi, terkait perubahan aturan mobil listrik tersebut. Ini bertujuan agar nantinya penggunaan mobil listrik dapat segera terwujud.

"Jadi, UU LLAJ itu bukan undang-undangnya Kepolisian, tapi itu undang-undang Perhubungan. Kepolisian hanya melaksanakan apa yang dibuat sebagai bentuk peraturan Menteri Perhubungan. Ini pilihan, bagaimana produksi kendaraan listrik itu bisa dipakai di tempat-tempat yang padat atau polusinya tinggi. Sehingga, bisa mengurangi emisi gas buang," beber Jonan. 

Jonan menginginkan hal tersebut lantaran, penggunaan bahan bakar minyak dinilai menghasilkan emisi gas buang, sehingga menyebabkan tingginya polusi udara yang menyebabkan kerusakan lingkungan. (RG)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button