Renewable Energy ENERGY PRIMER NEWS
Trending

Kejar Target 23 Persen, Badan Pengelola EBT Perlu Dibentuk

Kejar Target 23 Persen, Badan Pengelola EBT Perlu Dibentuk
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendorong pemerintah untuk membentuk badan pengelola Energi Baru Terbarukan (EBT). (foto: net)

Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian ESDM diminta membentuk badan pengelola Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal ini diperlukan untuk mengejar target penggunaan EBT hingga 23 persen pada 2025.

"Salah satu poin penting pengaturan RUU EBT yang sekarang tengah dipersiapkan Komisi VII DPR RI adalah mendorong Pemerintah membentuk badan pengelola EBT. Nantinya badan pengelola ini yang bertanggungjawab menyediakan program pemicu dan pemacu pengembangan sumber EBT dalam bauran energi listrik nasional," ujar anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, di Jakarta, Rabu (7/10).

Badan ini, katanya, dapat difungsikan untuk menjembatani antara regulator dengan pelaku sekaligus pelaksana dalam pemberian insentif dan disinsentif pada para pelaku usaha EBT. Dia menganggap, fungsi layanan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBT-KE) Kementerian ESDM sangat terbatas dalam  mengakselerasi implementasi target EBT itu.

"Kita menargetkan peran EBT sebesar itu dengan harapan secara perlahan tetapi pasti, konsumsi energi listrik kita berpindah dari sumber energi fosil ke sumber energi yang dapat diperbarui, lebih bersih, berkelanjutan dan berlimpah di Indonesia. Tentu implementasi target itu dengan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Mulyanto.

Politisi PKS ini menuturkan, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang merupakan RUU prioritas tahun 2020 ini akan memuat pengaturan soal dukungan pemerintah dalam aspek harga, insentif dan disinsentif, termasuk soal lembaga pengelola EBT, dalam rangka mendorong pengembangan EBT di tanah air.

"Sekarang ini RUU EBT masih dalam tahap pengayaan substansial. Masih dalam tahap awal sekali. Komisi VII DPR RI berencana melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak terkait, baik masyarakat profesi, industri, perguruan tinggi, dan lain-lain," tegasnya. (pin)


Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button