NEWS
Trending

Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Geber Elektrifikasi NTT

Kembangkan Panas Bumi, Pemerintah Geber  Elektrifikasi NTT
Listrik Indonesia | Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT melalui percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.

Menurut Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana di Jakarta, salah satu upaya percepatan yang dilakukan, diantaranya dengan  ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko.

MoU tersebut dilakukan Kementerian ESDM bersama Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero), Sripeni Inten Cahyani.  Sebelumnya BLU LEMIGAS dan PLN telah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PLN.

PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) yang menangani bidang infrastruktur gas dan penyediaan tenaga listrik panas bumi, ditugasi untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKPO) Mataloko dalam pembangunan PLTP 2,5 MW.  

"Seiring dengan berkembangnya wisata di wilayah tersebut, kebutuhan listrik di NTT terus meningkat. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)," ujar Dadan.

Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, diharapkan ke depan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di NTT secara signifikan. Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi NTT termasuk yang terendah di Indonesia, hingga bulan Juni 2019 sebesar 72%. (AB)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button