NEWS
Trending

Kinerja Pemerintah Terhadap Pemerataan Akses Listrik

Kinerja Pemerintah Terhadap Pemerataan Akses Listrik
Listrik Indonesia | Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Ignasius Jonan, bertekad untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia, dan memberikan akses energi hingga ke pelosok nusantara.

Hal tersebut terlihat dari angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi yang saat ini sudah mencapai 97,13% hingga akhir Juni 2018.

Capaian ini terbilang luar biasa, mengingat target rasio elektrifikasi dari pemerintah sampai akhir tahun ini sebesar 97,50% dengan komposisi PLN 94,5%, Non-PLN 2,36% dan LTSHE 0,12%.

Dari target yang sebelumnya hanya 97,5%, Menteri ESDM kembali memasang target rasio elektrifikasi sebesar 99,9% hingga tahun 2019. Ia mengatakan, nantinya pemerataan rasio elektrifikasi akan dipusatkan ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rasio eletrifikasi sebesar 97,5% di akhir tahun 2019, tapi saya sudah bicara dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan juga PLN, saya katakan saya sangat tidak puas kalau di akhir masa pemerintahan ini, di akhir masa tugas saya itu rasio elektrifikasi mencapai 97,5%. Sekarang sudah dikejar mencapai 97,13%,” dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM, Jakarta (27/08).

Pemerintah terus meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit guna mencapai tujuan tersebut, tercatat hingga Semester I tahun 2018, kapasitas terpasang sudah mencapai 62 Giga Watt (GW) atau meningkat 7 GW dalam 3 tahun terakhir.

Selian itu, pemerintah tetap berkomitmen dalam menjalankan program 35.000 Megawatt (MW), tercatat status Juni 2018, perkembangan program tersebut sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) sekitar 2.278 MW atau sekitar 6%, 16.523 MW (47%) memasuki tahap konstruksi, kontrak/PPA belum kontrak 13.481 (38%), pengadaan 2.130 MW (6%) dan dalam tahap perencanaan sebesar 1.007 (3%) MW.

Capaian selanjutnya, susut jaringan atau losses cukup baik mencapai 9,51% atau sudah lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan di tahun ini sebesar 9,60%.

“Maraknya kasus pencurian listrik yang terjadi pemerintah akan terus meningkatkan pengawasan dan modernisasi sistem penyaluran dan metering, guna mencegah pencurian listrik tersebut,” katanya.

Sekadar informasi, bauran energi pada sektor pembangkit saat ini masih didominasi oleh batubara yakni sebesar 58,64%, kemudian disusul gas sebesar 22,48% dan Energi Baru Terbarukan (EBT) 12,71%. Sementara, untuk realisasi pangsa BBM dalam bauran pembangkit listrik sekitar 6,18% atau mencapai 1,77 juta kilo liter.

Lebih jauh Menteri ESDM mengungkapkan, hal ini juga terjadi pada konsumsi listrik yang meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir sebesar 1.034 kWh per kapita. Tercatat pada 2014 konsumsi listrik sekitar (878 kWh/kapita), kemudian pada 2015 konsumsi listriknya naik menjadi (918 kWh/kapita), lalu pada 2016 terjadi peningkatan menjadi (956 kWh/kapita) dan Pada 2017 konsumsi listrik naik sebesar (1.012 kWh/kapita).

Untuk itu, pada 2018 ini pemerintah menargetkan konsumsi listrik masyarakat akan meningkat mencapai 1.129 kWh/kapita.

“Kurun waktu 2017-2018, pertama kalinya Indonesia menembus angka konsumsi listrik diatas 1.000 kWh/kapita. Kenaikan ini menjadi sinyal positif bagi tumbuhnya perekonomian nasional,” tandas Jonan.  (Rg)

Related Articles

0 Komentar

Berikan komentar anda

Back to top button